LPSK Sebut 8 Pemohon Kasus Penyadapan Berstatus Saksi, Beda dengan Pernyataan soal JC

Pilihan Editor · Rahmat Baihaqi · 11 November 2026

LPSK Telaah Permohonan 8 Saksi Kasus Penyadapan Presiden, Satu Ajukan Justice Collaborator

Meski belum menerima pengajuan perlindungan dari pihak yang mengajukan diri sebagai JC, LPSK tetap membuka peluang memberikan perlindungan kepada pemohon dengan status berbeda seiring perkembangan penanganan perkara.

Ia mengatakan LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Polri untuk memperoleh informasi dan mendalami kebutuhan perlindungan para pemohon.

Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan permohonan perlindungan tersebut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keterangan Sri tersebut berbeda dengan pernyataan Wawan Fahrudin di Polda Metro Jaya, Rabu, 11 November 2026.

Saat itu, Wawan menyebut satu dari delapan orang yang mengajukan permohonan perlindungan juga mengajukan diri sebagai JC.

Ya, satu di antaranya (diajukan sebagai JC), dari delapan itu ada yang mengajukan JC,”

ujar Wawan di Polda Metro Jaya, Rabu, 11 November 2026.

Pada kesempatan yang sama, Wawan menjelaskan jumlah pemohon perlindungan bertambah dua orang dari sebelumnya enam saksi. Dengan demikian, total permohonan yang diterima LPSK menjadi delapan.

Intinya sudah ada penambahan dua (saksi), dari enam (saksi yang terakhir) itu,”

ucap Wawan.

Wawan mengatakan seluruh permohonan perlindungan tersebut masih dalam penelaahan internal LPSK. Sementara itu, Polri juga telah memberikan perlindungan secara internal kepada para saksi.