Semakin Memprihatinkan
Kondisi korban semakin memprihatinkan karena suami dari keluarga tersebut kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dialaminya.
Suami saya berangkat bulan April dan kebetulan setelah sampai sana, mau tanda tangan kontrak sempat minta pulang. Cuma itu, mau pulang enggak bisa, harus ada pembayaran, nah itu yang Rp200 juta kalau enggak salah,”
ujar Zaina kepada Owrite Kamis 12 November 2026.
Zaina menambahkan sang suami dilaporkan mengalami luka tembak di sejumlah bagian tubuh, patah tangan, serta luka akibat serpihan drone yang menembus hingga ke bagian hati.
Tak hanya itu, keluarga juga mengungkap adanya pembatasan komunikasi dan penahanan dokumen perjalanan para korban.
Salah satu ibu korban, Salama, mengatakan sang anak tidak leluasa berkomunikasi dengan keluarga karena telepon genggam harus diserahkan. Bahkan, terdapat korban yang sama sekali tidak bisa menghubungi keluarganya.
Mereka ngehubungin keluarga diem-diem. Kalau enggak punya HP dua, enggak bisa hubungin keluarga,”
ucapnya.
Tak hanya itu, dokumen perjalanan mereka juga disebut ditahan. Para korban bahkan diminta menandatangani kontrak berbahasa Rusia yang tidak mereka pahami.
Dokumen semuanya tuh ditahan. Jadi mereka tuh enggak pegang paspor. Penandatanganan kontrak pun itu juga dalam bahasa Rusia. Mereka benar-benar enggak tahu isinya apa,”
ujarnya.
Kondisi tersebut membuat keluarga kesulitan mengetahui keberadaan dan keselamatan anggota keluarganya.
Minta Korban Dipulangkan
Kuasa hukum dari Haris Azhar Law Office, Andi Muhammad Rizaldi, mengatakan pihaknya mendampingi enam keluarga korban untuk menyampaikan pengaduan kepada Kementerian HAM.
Pengaduan tersebut diterima oleh staf pelayanan pengaduan dan tenaga ahli yang menangani isu pemberantasan TPPO.
Menurut Andi, pihaknya berharap pemerintah dapat membantu memulangkan seluruh korban ke Indonesia dengan selamat, termasuk mereka yang berada di wilayah konflik.
Selain ke Kementerian HAM, kami juga berencana mendatangi Mabes Polri, Kementerian Luar Negeri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),”
ucapnya.
Andi mengaku usai melakukan pertemuan dengan Kementerian HAM, pihak kementerian menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Namun, keluarga dan pendamping korban mengaku belum memperoleh kepastian mengenai tenggat waktu penanganannya.
Harapannya saya kepengin anak saya pulang. Apa pun kondisinya, harus pulang. Baik dia masih hidup maupun dia meninggal, saya mau anak saya pulang,”
ucap Salama.
