PTUN Tutup Babak Gugatan Ijazah SMA Gibran, Tak Ada Upaya Hukum Lain

Paralel

Hakim lantas mempertimbangkan Pasal 132 Ayat 1 huruf b KUHP tentang kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia dalam hukum acara pidana.

Lalu, keadaan tersebut bersifat paralel dengan keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut sehingga dinyatakan tidak ada lagi atau mati.

Sebab, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku pihak tergugat telah mencabut surat keterangan penyetaraan SMA luar negeri Gibran sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung.

“Dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati,”

terang Rachmadi.

Hakim menegaskan jika gugatan tersebut dilanjutkan maka dapat menimbulkan putusan ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti, serta akan mengakibatkan putusan dalam sengketa menjadi non-executable.

Berhenti

Maka, hakim memutuskan menggugurkan perkara tersebut, kemudian membebankan biaya perkara kepada PT Mercy sejumlah Rp457 ribu.

Dengan demikian, sidang gugatan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran yang diajukan PT Mercy pun dihentikan.

“Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap objek sengketa a quo telah memenuhi seluruh unsur kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,”

ucap Rachmadi.