Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran dirinya telah diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026.
Meski menyatakan berhenti sebagai Wapres, Gibran tetap mendapatkan sejumlah hak keuangan dan fasilitas negara. Hak tersebut mencakup uang pensiun, tunjangan, rumah kediaman, kendaraan negara, hingga pembiayaan kesehatan.
Ketentuan mengenai hak mantan Wakil Presiden tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.
Iklan
Berhenti dengan Hormat Raih Pensiun
Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa).
Dalam Pasal 6 ayat (1), undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
“Besaran pensiun pokok yang diterima mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden,”
demikian isi pasal 6 ayat (1), dikutip pada Kamis, 12 November 2026.
Artinya, apabila Gibran berhenti dengan hormat dari jabatannya, hak pensiunnya dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir sebagai Wakil Presiden.
Selain pensiun pokok, mantan Wakil Presiden juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Tak hanya itu, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah fasilitas lain yang diberikan kepada mantan Wakil Presiden.
Fasilitas tersebut meliputi biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Negara juga menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Kemudian, berdasarkan Pasal 8, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Negara juga menyediakan satu kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Dalam penjelasan Pasal 8, disebutkan bahwa perlengkapan rumah hanya diberikan satu kali bersamaan dengan pemberian rumah. Namun, biaya pemeliharaan rumah setelah diberikan menjadi tanggung jawab mantan Wakil Presiden.
Sementara itu, biaya pemeliharaan kendaraan negara dan gaji pengemudinya tetap ditanggung negara.
UU tersebut juga memberikan hak kepada mantan Wakil Presiden untuk memiliki staf yang terdiri dari Pegawai Negeri. Adapun jumlah staf ditentukan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk.
Mengenai waktu pemberian hak tersebut, Pasal 9 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
“Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden,”
