Seorang anak yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mendapatkan perawatan dengan nebulizer di Posko Kesehatan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Puskesmas Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/9/2026). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/kye)
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mendesak pemerintah memperkuat kebijakan kesehatan yang adaptif terhadap krisis iklim menyusul tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kementerian Kesehatan mencatat 401.586 kasus ISPA di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota hingga 2 November 2026.
Data ini menunjukkan pentingnya perlindungan khusus bagi kelompok yang lebih rentan terhadap paparan polusi udara,”
kata Natasya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 13 November 2026.
Dari total kasus tersebut, sebanyak 91.913 terjadi pada balita berusia 0-5 tahun, 87.704 kasus pada anak usia 6-9 tahun, dan 56.092 kasus pada kelompok lanjut usia di atas 60 tahun.
Data tersebut memperlihatkan besarnya risiko paparan asap karhutla terhadap kelompok masyarakat yang lebih rentan.
Menurut Natasya, penanganan dampak karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan kesehatan setelah masyarakat mengalami gangguan pernapasan.
Pemerintah perlu membangun sistem kesehatan yang mampu mengantisipasi risiko bencana dan perubahan kondisi lingkungan.
Untuk mencegah memburuknya situasi di atas, diperlukan kebijakan kesehatan yang adaptif iklim dengan mempertimbangkan kondisi geografis, gender, disabilitas, serta sosial-ekonomi masyarakat,”
ucapnya.
Ia menjelaskan, setiap kelompok masyarakat menghadapi hambatan berbeda ketika berhadapan dengan bencana maupun dampak perubahan iklim.
Kondisi geografis, keterbatasan fasilitas, hingga akses transportasi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
Masyarakat dengan disabilitas, masyarakat yang tinggal di pesisir, pegunungan, kepulauan, dan masyarakat adat menghadapi hambatan yang berbeda, mulai dari keterbatasan transportasi dan fasilitas kesehatan hingga gangguan akses akibat bencana,”
jelasnya.
Karena itu, Natasya menilai strategi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak.
Pemerintah juga perlu memastikan kelompok rentan dapat mengakses layanan kesehatan ketika bencana terjadi.
Strateginya pun perlu disesuaikan, misalnya melalui penyediaan layanan kesehatan bergerak dan kunjungan rumah, penguatan fasilitas kesehatan di wilayah rawan bencana, serta memastikan metode edukasi disampaikan dengan bahasa dan pendekatan lokal yang melibatkan komunitas setempat,”
