“Belanja influencer tidak layak ditempatkan sebagai prioritas ketika persoalan mendasar pendidikan masih begitu besar,”
kata Ari pada Owrite.id, Jumat, 13 November 2026.
Kritik tersebut ia sampaikan menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Nilai kontrak pengadaan tersebut tercatat mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024-2026.
Jangan Buta
Ari berujar di sejumlah daerah masih terdapat sekolah yang kekurangan ruang kelas, fasilitas sanitasi, perpustakaan, hingga sarana pembelajaran. Bahkan, sebagian anak masih kesulitan memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan arah belanja pendidikan. Alokasi anggaran perlu menunjukkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat dan wilayah yang paling membutuhkan layanan pendidikan.
“Di banyak daerah, masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas, fasilitas sanitasi, perpustakaan, dan sarana pembelajaran. Bahkan, masih banyak anak yang kesulitan memperoleh layanan pendidikan yang layak,”
ujar dia.
Citra Tak Melulu Penting
Ari menilai pengeluaran untuk promosi melalui influencer di tengah berbagai persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya evaluasi terhadap prioritas belanja pemerintah. Negara tidak seharusnya lebih responsif terhadap kebutuhan membangun citra program dibandingkan kebutuhan nyata masyarakat untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
“Jangan sampai negara lebih responsif terhadap kebutuhan membangun citra program daripada kebutuhan nyata masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,”
tegas Ari.
Pemerintah perlu memastikan anggaran pendidikan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap guru, sekolah, dan peserta didik. Dengan demikian, sambung dia, belanja publik benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
