Pakar Dorong Revisi UU 7/1978 soal Pensiun Presiden dan Wapres

“Persoalannya, aturan yang berlaku belum mempertimbangkan perbedaan masa pengabdian seorang Presiden atau Wakil Presiden,”

kata Achmad, Jumat, 13 November 2026.

Ketentuan tersebut perlu dievaluasi agar pemberian pensiun memiliki ukuran yang lebih proporsional. Masa jabatan dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran hak pensiun.

Seimbang

Achmad menegaskan evaluasi aturan bukan berarti mengabaikan hak mantan pejabat negara. Negara tetap perlu memberikan penghargaan atas pengabdian, tetapi mekanisme harus memperhatikan keadilan dan kemampuan keuangan negara.

“Formula pensiun dapat dikaji agar mempertimbangkan masa pengabdian tanpa mengabaikan tanggung jawab konstitusional,”

ujar dia.

Perubahan regulasi harus dilakukan secara hati-hati dan berlaku dengan ketentuan yang jelas. Dengan demikian, revisi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mantan pejabat yang telah memperoleh hak berdasarkan aturan sebelumnya.

“Perubahan kebijakan sebaiknya diarahkan untuk masa mendatang dengan aturan peralihan yang jelas, bukan dilakukan secara sepihak,”

tutur dia.

Ia pun mendorong DPR dan pemerintah membahas kembali UU Nomor 7 Tahun 1978 agar skema pensiun pejabat negara lebih seimbang antara penghargaan atas pengabdian, prinsip keadilan, dan keberlanjutan fiskal.