“Influencer dapat menjadi salah satu instrumen komunikasi publik. Mereka bisa membantu menyebarkan informasi, menjangkau generasi muda, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu pendidikan. Namun, (pemerintah) harus membedakan secara tegas antara popularitas program dengan keberhasilan pendidikan,”
kata Ari pada Owrite.id, Jumat, 13 November 2026.
Apa Hasil Buang Uang?
Indikator keberhasilan kampanye melalui influencer tidak cukup dicermati dari jumlah penonton, tanda suka, komentar, maupun tingkat interaksi di media sosial. Pemerintah, lanjut Ari, harus mampu menunjukkan dampak nyata dari kampanye tersebut terhadap kondisi pendidikan.
Keberhasilan kebijakan pendidikan semestinya diukur melalui perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, penurunan angka anak tidak sekolah, kesejahteraan guru, hingga terbukanya akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
“Banyaknya penonton, likes, komentar, dan engagement tidak otomatis menunjukkan bahwa kualitas pendidikan meningkat. Apakah setelah kampanye tersebut kualitas pembelajaran menjadi lebih baik? Apakah angka anak tidak sekolah menurun? Apakah guru semakin sejahtera? Apakah akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas semakin terbuka? Itu yang harus diukur,”
ujar dia.
Ari juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada logika keberhasilan program yang hanya didasarkan pada popularitas di media sosial. Sebab, kampanye digital yang ramai belum tentu berbanding lurus dengan perbaikan layanan pendidikan.
“Jangan sampai pemerintah terjebak pada logika bahwa program pendidikan dianggap berhasil hanya karena viral di media sosial. Pendidikan bukan kompetisi popularitas,”
tutur dia.
