Ruang Kelas Masih Merana: JPPI Kritik Anggaran Influencer Rp14,69 Miliar

“Kami melihat pengadaan jasa influencer dengan anggaran miliaran rupiah ini sebagai persoalan serius dalam tata kelola dan prioritas anggaran publik,”

kata Ari pada Owrite.id, Jumat, 13 November 2026.

Mubazir

Ia menilai pemerintah memang membutuhkan komunikasi publik untuk menyampaikan kebijakan. Namun, komunikasi publik tidak boleh berubah menjadi instrumen pencitraan yang menghabiskan uang negara tanpa ukuran manfaat yang jelas.

Ari mempertanyakan urgensi pengadaan, pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat, serta efektivitas anggaran sebagai pilihan paling tepat di tengah berbagai persoalan pendidikan yang belum selesai.

“Kami tidak sedang mempersoalkan boleh atau tidak pemerintah menggunakan influencer. (Hal) yang kami persoalkan adalah logika prioritas,”

ujar dia.

Menurut Ari pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran untuk menjawab persoalan mendasar pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru, ketimpangan fasilitas sekolah, hingga peningkatan kualitas pembelajaran.

Ia menegaskan anggaran pendidikan semestinya berorientasi pada pemenuhan hak warga negara, bukan kepentingan membangun popularitas pemerintah. Pengeluaran untuk promosi juga harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan dan manfaat terukur.

“Ketika kebutuhan dasar pendidikan masih belum terpenuhi, pemerintah harus mampu menjelaskan mengapa belanja promosi menjadi pilihan yang dianggap penting?”

imbuh dia.