Walhi Papua: Hutan Adat Kian Terkikis oleh Ekspansi Kebun, Tambang, dan PSN

“Pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan PSN terus berlangsung tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) dari masyarakat adat Papua,”

kata Walhi Papua.

Karena Ekonomi

Selain deforestasi, Walhi menyoroti dampak ekspansi investasi terhadap ekosistem pesisir Papua. Di Merauke, abrasi dilaporkan mencapai 7 hingga 20 meter per tahun dan mengancam keberadaan Kampung Wendu. Sementara itu, intrusi air asin ke Rawa Biru turut mengancam sumber air minum masyarakat.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim di Papua tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan yang mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Krisis iklim di Papua bukan bencana alam. Krisis iklim di Papua adalah hasil dari pembangunan yang menempatkan keuntungan di atas kehidupan,”

ucap Walhi Papua.

Desakan

Atas kondisi tersebut, Walhi mendesak pemerintah menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem, dan pencemaran lingkungan di Papua.

Organisasi lingkungan tersebut juga meminta pemerintah mencabut izin yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat serta memberlakukan moratorium pembukaan hutan baru untuk perkebunan skala besar, pertambangan, dan PSN ekstraktif di Bumi Cenderawasih.