“Karena data Komnas HAM menunjukkan institusi yang berada di peringkat satu, yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat adalah Polri,”
lanjut dia.
Berulang?
Reza juga mempertanyakan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS) selama 16 tahun. Ia menilai rentang waktu tersebut membuka kemungkinan terjadi penyalahgunaan teknologi penyadapan secara berulang.
Berarti ini premis nomor dua, (publik) punya alasan kuat untuk khawatir bahwa dalam kurun waktu 16 tahun itu, LIMS ini sudah berulang kali disalahgunakan untuk kepentingan penyadapan ilegal,”
ucap dia.
Reza juga mengingatkan bahwa periode 16 tahun yang ia sebut telah melewati beberapa kali pergantian Kapolri. Maka dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan yang berkaitan dengan satu pejabat.
“16 tahun ini berarti berapa Kapolri? Empat, lima, ya? Kurang lebih itu. Bukan hanya Listyo, kan? (Publik) berpikir spekulatif, dengan asumsi bahwa polisi yang (masyarakat) hormati dan dicintai itu ternyata tangannya juga pernah melakukan abuse of power,”
tutur Reza.
Ia kemudian menegaskan bahwa penggunaan LIMS dalam rentang waktu tersebut perlu menjadi perhatian untuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan kewenangan melalui penyadapan ilegal.
“Maka (publik) punya ruang untuk berspekulasi sejak LIMS ada, demikian pula penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dilakukan dengan melakukan penyadapan ilegal,”
jelas dia.
Fasis
Reza menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada pengungkapan kasus dugaan penyadapan yang sedang ditangani kepolisian. Bagi dia, hal yang lebih penting adalah jaminan perlindungan privasi masyarakat agar penyadapan ilegal tidak kembali terjadi.
“Lantas siapa yang bisa menjamin bahwa setelah ini tidak lagi dilakukan penyadapan ilegal terhadap seluruh rakyat? Siapa yang berani menjamin itu? Jadi (publik) tidak berhenti hanya pada isu ini, tapi bicara masa depan (rakyat),”
terang dia.
Reza memperingatkan masyarakat dapat hidup dalam ketakutan apabila terus dibayangi kemungkinan komunikasi dan aktivitas pribadinya dipantau atau disadap.
Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi yang menyerupai kehidupan di negara fasis, ketika kekuasaan atas nama keamanan dan ketertiban digunakan untuk membenarkan tindakan terhadap warga.
“Kalau terus-menerus (publik) dihantui oleh perasaan ‘jangan-jangan diawasi’, ‘jangan-jangan dipantau’, ‘jangan-jangan disadap, nih’, seolah (rakyat Indonesia) hidup di negara fasis,”
tegas dia.
“Bahwa pihak yang memegang kekuasaan seolah-olah atas nama keamanan, atas nama ketertiban, boleh melakukan apa pun terhadap rakyat sendiri,”
tutup Reza.
Problem
Kasus dugaan penyadapan ilegal terungkap setelah Bareskrim Polri mengusut penggunaan sistem LIMS tanpa prosedur legal.
Pada 3 November 2026, Kabareskrim Polri mengungkap dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan perkara pidana.
Dalam perkembangan berikutnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan 13 kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan, yakni Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Polri juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Rangkaian dugaan penyalahgunaan tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan terhadap sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
