“Padahal dari Bareskrim Polri sudah mengumumkan yang disadap bukan hanya Presiden. ada sekian banyak klaster, media, pengusaha, partai politik, aktivis dan seterusnya,”
ucap dia.
Kejelasan
Persoalan yang disoroti Reza adalah kejelasan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bukan pejabat negara. Ia membandingkan perhatian terhadap penyadapan Presiden yang dikaitkan dengan dugaan makar dengan nasib warga biasa yang juga diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
“(Pihak) yang bukan Presiden, lalu apa wujud atensi dari Polri? Kalau Presiden disadap, ya, Presiden terlindungi dengan ada pasal makar. Lah, kita-kita ini, kaum sudra ini, yang juga disadap, terus kami terlindungi pakai pasal apa?”
kata Reza.
Maka, Polri perlu menjelaskan secara konkret bentuk perhatian dan perlindungan terhadap masyarakat yang diduga menjadi korban. Ia mengingatkan agar tidak muncul kesan bahwa penegakan hukum hanya memberikan perlindungan khusus kepada Presiden, sementara warga lainnya tidak memperoleh perhatian yang sama.
“Kapolri Jenderal Suyudi itu sudah mengatakan ‘Polri bersama masyarakat,’ tapi terhadap masyarakat yang bukan Presiden, yang disadap secara ilegal, bagaimana bentuk atensinya?”
kata Reza.
Data Pribadi
Sebagai langkah konkret, Reza meminta Polri menggunakan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap masyarakat. Penerapan aturan tersebut dapat menjadi penegasan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga negara.
Reza berharap sejak sekarang Polri dapat menggunakan Undang-Undang PDP meski sanksi pidana regulasi itu tidak terlalu berat.
“Paling tidak, ketika Polri menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu merupakan gestur bahwa ‘kami tidak hanya bekerja untuk presiden, tapi untuk seluruh masyarakat yang juga sudah disadap secara ilegal’,”
tutur dia.
Penggunaan instrumen hukum yang tepat sangat penting agar penanganan kasus penyadapan tidak memunculkan persepsi ada perlakuan berbeda terhadap korban. Penegakan hukum dapat kehilangan kepercayaan publik apabila dipandang hanya melayani kepentingan penguasa.
“Undang-undang ini menjadi sangat penting untuk diterapkan oleh Polri, agar kerja penegakan hukum yang pada dasarnya fantastis ini, tidak dinilai sebagai penegakan hukum yang diskriminatif dan sebatas melayani kepentingan penguasa,”
lanjut dia.
Bagi Reza, perlindungan terhadap masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal harus menjadi bagian dari penanganan perkara tersebut.
“Jadi, tolong, Polri juga gunakan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi,”
imbuh Reza.
Target
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan 13 kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal yakni Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Polri juga telah menerbitkan Laporan Polisi untuk menyelidiki dugaan tindak pidana turut serta, perbuatan bersama-sama, atau pemufakatan jahat yang bertujuan melakukan makar.
Namun, ia menegaskan penyelidikan tersebut masih membutuhkan pendalaman dan temuan penyadapan ilegal tidak serta-merta membuktikan ada tindak pidana makar.
Sementara itu, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur larangan memperoleh, mengungkapkan, maupun menggunakan data pribadi secara melawan hukum.
Meski demikian, undang-undang tersebut juga mengatur pengecualian sejumlah hak subjek data pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sepanjang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.
