“Karena ada sekian banyak isu-isu susulan, termasuk kemungkinan indikasi-indikasi pidana yang semestinya ditindaklanjuti,”
ucap dia.
Rungsing
Reza kemudian menyebut sejumlah isu yang menurutnya berpotensi ikut terungkap apabila seluruh isi sadapan dibuka kepada publik, antara lain dugaan tambang ilegal, judi online, perdagangan orang, prostitusi, persoalan pajak, hingga perilaku cabul.
“Coba (publik) bayangkan, ada perbincangan tentang tambang ilegal, judol, perdagangan orang, prostitusi, hanky-panky permainan pajak, perilaku-perilaku cabul, dan sebagainya,”
ujar Reza.
Ia menegaskan apabila percakapan tersebut mengandung indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum semestinya menindaklanjuti tapi Reza meragukan pemerintah dan aparat mampu mengusut seluruh persoalan tersebut.
“Itu semestinya harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sesanggup apa? Stamina sebanyak apa untuk menindaklanjuti semua? (Menurut) saya tidak (ditindaklanjuti),”
ucap Reza.
Pilihan
Reza bahkan mengaitkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan makar dan berbagai indikasi pidana tersebut dengan pilihan politik pada Pilpres 2029.
Ia menyatakan bersedia kembali memilih Prabowo Subianto dengan satu syarat, yakni ada pergantian Wakil Presiden.
“Kalau memang akhirnya diputuskan menggunakan pasal makar dan bisa ditindaklanjuti semuanya, Percayalah, (Pemilu) 2029 saya pilih Prabowo. Asalkan ganti wapres,”
tutur Reza.
Dugaan
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo mengarah pada perbuatan makar. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu, 4 November 2026.
Ia menilai tindakan tersebut bukan hanya menyangkut penyadapan ilegal, tetapi juga berpotensi membahayakan kepentingan negara dan keselamatan pimpinan negara.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa dianggap mengarah kepada perbuatan makar, juga mengarah kepada perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,”
kata Prasetyo.
Namun, pada kesempatan yang sama, Prasetyo mengakui Istana belum mengetahui secara lengkap isi percakapan yang diduga disadap. Ia menyebut pendalaman perkara masih dilakukan oleh kepolisian.
“Isinya belum tahu. Nanti kalau sudah lengkap aku sampaikan lagi,”
aku dia.
Belum Akhir
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 4 November 2026 menyampaikan bahwa perkembangan penyelidikan dan penyidikan menunjukkan indikasi yang mengarah pada makar.
Meski demikian, Yusril menegaskan penilaian tersebut masih bersifat sementara dan belum menjadi kesimpulan final, sebab penyidik pada awalnya menerapkan pasal terkait penyadapan dan intersepsi elektronik. Pendalaman lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui motif serta tujuan di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lain.
