Ia menuding Geng Parcok telah menunjukkan indikasi ingin melakukan makar dan memiliki keterkaitan dengan kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo.
“Atas fakta bahwa Geng Parcok sudah terindikasi ingin melakukan MAKAR yang sepertinya terafiliasi dengan Geng SOLO,”
lanjut Said.
Ia juga memperingatkan agar perusahaan negara tidak dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan maupun dukungan logistik bagi kelompok yang ditudingnya tersebut.
Namun, tudingan mengenai keterkaitan kelompok-kelompok itu dengan dugaan makar maupun penyalahgunaan BUMN merupakan pernyataan Said Didu yang belum dibuktikan melalui proses hukum.
“Ini penting agar BUMN tidak dijadikan sumber logistik MAKAR,”
ucap dia.
Desakan Said Didu tersebut muncul di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri.
Kelindan
Berdasarkan paparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, dugaan penyadapan dilakukan melalui sejumlah tahapan.
Perintah penyadapan periode 2025-2026 itu diduga berasal dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Dirtipidnarkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso. Keempatnya kini menjadi tersangka.
Perintah itu disebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp, tanpa disertai surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi. Selanjutnya, nomor telepon yang menjadi sasaran dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pidana.
Suyudi juga mengungkapkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Terdapat 13 kelompok sasaran, antara lain lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan dokumen elektronik.
