Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Aroma Weaponization of Law dalam Kasus Firli Bahuri: Pakar Ungkap Tiga Skenario Kejanggalan

Perlu ada investigasi untuk mengungkap sumber persoalan dalam penanganan perkara Firli. Ia membagi ke dalam tiga kemungkinan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kanan) berjalan menuju mobilnya usai memenuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLC), Jakarta, Senin (20/11/2023).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kanan) berjalan menuju mobilnya usai memenuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLC), Jakarta, Senin (20/11/2023). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.)

Dosen Psikologi Forensik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi Reza Indragiri menyoroti perbedaan penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri dengan penegakan hukum terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah.

Perbedaan tersebut berpotensi memunculkan spekulasi publik mengenai ada faktor di luar hukum yang memengaruhi proses penanganan perkara Firli.

“Saat menilai kerja polisi dalam menangani suatu kasus, publik membandingkan dengan kerja polisi pada kasus-kasus lain. Dari situ, bisa ditangkap betapa kontrasnya pengusutan terhadap FB dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap LSP dan FA, misalnya,”

kata Reza dalam keterangan tertulis, Senin, 16 November 2026.

Ekstralegal

Ia berpendapat perbedaan penanganan yang dinilai sangat mencolok itu membuka ruang kecurigaan ada faktor ekstralegal dalam proses penegakan hukum. Kecurigaan tersebut, lanjut Reza, semakin menguat setelah jaksa mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), bukan sekadar berkas perkara, lantaran petunjuk jaksa tidak kunjung ditindaklanjuti penyidik kepolisian.

Iklan

Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan penanganan perkara Firli sejak awal, apakah murni untuk kepentingan penegakan hukum atau justru memiliki kepentingan lain di luar hukum. Reza kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan istilah weaponization of law atau penggunaan hukum sebagai senjata untuk mencapai tujuan tertentu di luar penegakan hukum.

“Yakni hukum bergerak tidak untuk penegakan hukum, melainkan sesungguhnya untuk tujuan lain. Hukum dijadikan sebagai senjata untuk peperangan di luar hukum,”

ujar dia.

Tiga Kemungkinan

Reza menganggap perlu ada investigasi untuk mengungkap sumber persoalan dalam penanganan perkara Firli. Ia membagi ke dalam tiga kemungkinan, yakni rotten apples, rotten barrel, dan rotten barrel-maker.

Pertama, rotten apples, yakni dugaan bahwa ketidakberesan penanganan perkara hanya dilakukan oleh oknum tertentu di tubuh kepolisian. Dalam skenario ini, institusi sebenarnya serius memproses Firli, tetapi pelaksanaan terganggu oleh tindakan personel tertentu.

Kedua, rotten barrel, yaitu dugaan bahwa persoalan penanganan perkara bersifat sistemik dan terorganisasi, bahkan dilakukan berdasarkan perintah pimpinan atau institusi.

Ketiga, rotten barrel-maker. Reza menyebut kemungkinan ini sebagai skenario yang lebih serius, yaitu ada pihak yang sangat berpengaruh di luar kepolisian yang mendikte institusi Polda Metro Jaya untuk mengacaukan proses penegakan hukum terhadap Firli.

Atas berbagai kemungkinan tersebut, Reza menyarankan agar penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Firli Bahuri diambil alih oleh Mabes Polri. Selain itu, ia mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri mengusut secara internal untuk memastikan sumber persoalan dalam penanganan perkara tersebut.

Pengusutan internal diperlukan untuk menjawab apakah kesemrawutan penanganan perkara hanya sebatas pelanggaran kode etik profesi Polri atau justru mengarah pada dugaan kriminalisasi melalui praktik weaponization of law.

“(Hal) yang perlu dijawab adalah apakah kesmerawutan tersebut sebatas pelanggaran etik atau justru bentuk kriminalisasi sebagai wujud weaponization of law,”

tutur Reza.

Iklan