Dosen Psikologi Forensik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi Reza Indragiri menyoroti perbedaan penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri dengan penegakan hukum terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah.
Perbedaan tersebut berpotensi memunculkan spekulasi publik mengenai ada faktor di luar hukum yang memengaruhi proses penanganan perkara Firli.
“Saat menilai kerja polisi dalam menangani suatu kasus, publik membandingkan dengan kerja polisi pada kasus-kasus lain. Dari situ, bisa ditangkap betapa kontrasnya pengusutan terhadap FB dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap LSP dan FA, misalnya,”
kata Reza dalam keterangan tertulis, Senin, 16 November 2026.
Ekstralegal
Ia berpendapat perbedaan penanganan yang dinilai sangat mencolok itu membuka ruang kecurigaan ada faktor ekstralegal dalam proses penegakan hukum. Kecurigaan tersebut, lanjut Reza, semakin menguat setelah jaksa mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), bukan sekadar berkas perkara, lantaran petunjuk jaksa tidak kunjung ditindaklanjuti penyidik kepolisian.






