Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah memprioritaskan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran dibandingkan mengalokasikan dana besar untuk membayar jasa influencer.
Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional JPPI Ari Hardi, menilai guru dan sekolah merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan pendidikan.
Sementara itu, influencer hanya berperan sebagai instrumen komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Iklan
“Tentu pemerintah harus lebih memprioritaskan penguatan kapasitas dan kesejahteraan guru, perbaikan fasilitas sekolah, serta peningkatan kualitas pembelajaran,”
Menurutnya, guru merupakan aktor utama pendidikan, sekolah menjadi ruang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan peserta didik merupakan pemegang hak atas pendidikan.
Karena itu, alokasi anggaran seharusnya lebih diarahkan untuk memperkuat ketiga elemen tersebut.
“Kita perlu mempertanyakan orientasi kebijakan pendidikan ketika pemerintah dapat mengalokasikan anggaran besar untuk membayar jasa promosi, tetapi persoalan kesejahteraan guru, ketimpangan fasilitas sekolah, dan kualitas layanan pendidikan masih terus berulang,”
jelasnya.
Kritik JPPI tersebut berkaitan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Nilai kontrak pengadaan tersebut tercatat mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024-2026.
Bagi JPPI, anggaran pendidikan seharusnya berorientasi pada pemenuhan hak warga negara, bukan kepentingan membangun popularitas pemerintah.
Penggunaan jasa promosi tidak boleh menggeser perhatian pemerintah dari kebutuhan nyata guru dan peserta didik.
“Jangan sampai yang diperkuat justru komunikasi tentang pendidikan, sementara kualitas layanan pendidikannya tertinggal,”