Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Ketika Anggaran Influencer Kontras dengan Pendidikan Daerah, Banyak Sekolah Megap-megap

Kondisi sekolah di berbagai daerah masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait ketersediaan ruang kelas, fasilitas sanitasi, perpustakaan, dan sarana pembelajaran.

Warga melintas di samping bangunan sekolah yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT
Warga melintas di samping bangunan sekolah yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT (ANTARA FOTO/Mega Tokan/app/nym)

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti kontras antara kebutuhan riil sekolah di berbagai daerah dengan pengeluaran pemerintah untuk jasa promosi melalui influencer yang mencapai miliaran rupiah.

Di tengah masih banyaknya sekolah yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi urgensi dan proporsionalitas belanja tersebut.

Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional JPPI Ari Hardi, mengatakan masih terdapat sekolah yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, sementara pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan jasa promosi.

Iklan

Ini menunjukkan adanya kontras yang serius antara kebutuhan riil pendidikan dengan pilihan belanja pemerintah. Kita menemukan sekolah-sekolah yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran, sementara di sisi lain terdapat pengadaan jasa promosi dengan nilai miliaran rupiah,”

kata Ari pada Owrite, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, kondisi sekolah di berbagai daerah masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait ketersediaan ruang kelas, fasilitas sanitasi, perpustakaan, dan sarana pembelajaran. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

Pilihan EditorNatania Longdong

Rp14,69 Miliar untuk Influencer, JPPI: Apa Bukti Kualitas Pendidikan Meningkat?

Kami memahami bahwa anggaran promosi tidak serta-merta dapat dialihkan secara langsung untuk membangun sekolah atau meningkatkan kesejahteraan guru karena mungkin memiliki sumber dan peruntukan yang berbeda,”

ujarnya.

Namun menurut Ari, perbedaan sumber dan peruntukan anggaran tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran publik. Pemerintah tetap harus menjelaskan apakah belanja promosi tersebut benar-benar mendesak dan sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, persoalan yang harus dijawab adalah apakah pengeluaran tersebut benar-benar mendesak dan proporsional dibandingkan kebutuhan publik lainnya,”

tegasnya.

Ari menambahkan, dalam perspektif keadilan anggaran, pemerintah harus mendahulukan kelompok dan wilayah yang paling membutuhkan. Anggaran publik, kata dia, tidak boleh hanya mengikuti kebutuhan komunikasi pemerintah, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur Pelaksana

    Amin Suciady adalah jurnalis di OWRITE yang meliput politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah lokal