Ketika Anggaran Influencer Kontras dengan Pendidikan Daerah, Banyak Sekolah Megap-megap
Kondisi sekolah di berbagai daerah masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait ketersediaan ruang kelas, fasilitas sanitasi, perpustakaan, dan sarana pembelajaran.
Warga melintas di samping bangunan sekolah yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT (ANTARA FOTO/Mega Tokan/app/nym)
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti kontras antara kebutuhan riil sekolah di berbagai daerah dengan pengeluaran pemerintah untuk jasa promosi melalui influencer yang mencapai miliaran rupiah.
Di tengah masih banyaknya sekolah yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi urgensi dan proporsionalitas belanja tersebut.
Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional JPPI Ari Hardi, mengatakan masih terdapat sekolah yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, sementara pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan jasa promosi.
Iklan
Ini menunjukkan adanya kontras yang serius antara kebutuhan riil pendidikan dengan pilihan belanja pemerintah. Kita menemukan sekolah-sekolah yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran, sementara di sisi lain terdapat pengadaan jasa promosi dengan nilai miliaran rupiah,”
kata Ari pada Owrite, Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, kondisi sekolah di berbagai daerah masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait ketersediaan ruang kelas, fasilitas sanitasi, perpustakaan, dan sarana pembelajaran. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
Kami memahami bahwa anggaran promosi tidak serta-merta dapat dialihkan secara langsung untuk membangun sekolah atau meningkatkan kesejahteraan guru karena mungkin memiliki sumber dan peruntukan yang berbeda,”
ujarnya.
Namun menurut Ari, perbedaan sumber dan peruntukan anggaran tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran publik. Pemerintah tetap harus menjelaskan apakah belanja promosi tersebut benar-benar mendesak dan sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, persoalan yang harus dijawab adalah apakah pengeluaran tersebut benar-benar mendesak dan proporsional dibandingkan kebutuhan publik lainnya,”
tegasnya.
Ari menambahkan, dalam perspektif keadilan anggaran, pemerintah harus mendahulukan kelompok dan wilayah yang paling membutuhkan. Anggaran publik, kata dia, tidak boleh hanya mengikuti kebutuhan komunikasi pemerintah, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat.