Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Menlu Sebut Karhutla Selesai di KTT ASEAN, Walhi: Omong Kosong

Pernyataan yang disampaikan dalam agenda KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, itu dinilai mengabaikan fakta bahwa kebakaran masih terjadi.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Juli 2026.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Juli 2026. (Owrite.id/Rika Pangesti)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir yang menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah selesai berkat komitmen Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan yang disampaikan dalam agenda KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, itu dinilai mengabaikan fakta bahwa kebakaran masih terjadi dan dampaknya masih ditanggung masyarakat.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Umi Ma’rufah, menyebut klaim pemerintah tersebut sebagai omong kosong. Menurutnya, berkurangnya asap tidak serta-merta menandakan karhutla telah berakhir, terlebih masih ada wilayah yang membutuhkan penanganan kebakaran.

Iklan

“Omong kosong jika pemerintah mengatakan karhutla sudah selesai. Asapnya memang berkurang, tapi karhutla sampai sekarang masih terjadi. Bahkan ketika Menlu bilang karhutla sudah selesai, di saat yang sama, BNPB masih melakukan pemadaman di Kalteng,”

kata Umi dalam keterangan resmi, Senin, 16 November 2026.

Masih Ada 1.433 titik panas

Seorang warga berupaya memadamkan kebakaran lahan yang mendekati kawasan permukiman di Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (9/10/2026).
Seorang warga berupaya memadamkan kebakaran lahan yang mendekati kawasan permukiman di Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (9/10/2026). (ANTARA FOTO/Auliya Rahman/wsj.)

Umi menuturkan, berkurangnya asap saat ini tidak serta-merta menghilangkan penderitaan masyarakat maupun memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Masyarakat masih harus menanggung kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, kehilangan sumber penghidupan, serta kerusakan ekosistem yang membutuhkan waktu panjang untuk pulih.

Walhi mencatat, berdasarkan hasil analisis spasial pada periode 1–8 November 2026, masih ditemukan 1.433 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Konsentrasi tertinggi berada di Papua Selatan dengan 492 titik panas.

Bahkan hingga 14 November 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah dengan luas mencapai 254,89 hektare.

Data tersebut, menurut Walhi, menunjukkan bahwa penurunan intensitas kebakaran tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan persoalan karhutla telah selesai. Terlebih, dampak kebakaran mencakup persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, hingga kerusakan ekologis yang pemulihannya membutuhkan waktu panjang.

Dari sisi ekonomi, Walhi menyebut banyak masyarakat kehilangan ladang pertanian dan perkebunan akibat terbakar. Kerusakan lahan produktif membuat sebagian warga kehilangan sumber penghidupan dan kesulitan melanjutkan usaha.

Sementara dari sisi kesehatan, masyarakat masih menghadapi gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kelompok masyarakat dengan penyakit bawaan seperti tuberkulosis (TBC) juga berisiko mengalami kondisi yang lebih buruk akibat paparan asap dan lingkungan yang memburuk.

Walhi menegaskan gangguan kesehatan tersebut tidak otomatis hilang ketika asap mulai menghilang. Bahkan, gangguan dapat kembali kambuh ketika masyarakat terpapar pemicu.

“Dari sisi ekologis, kita telah kehilangan banyak satwa liar yang mati terbakar karena tidak mampu menyelamatkan diri. Hilangnya tutupan hutan dan rusaknya ekosistem gambut dalam skala besar juga menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap dan menyimpan karbon. Kondisi ini semakin memperburuk krisis iklim. Pada akhirnya, krisis iklim akan meningkatkan risiko cuaca ekstrem, gagal panen, krisis air, dan berbagai bencana ekologis lainnya,”

tegasnya.

Tak Serius Tangani Karhutla

Petugas berupaya memadamkan kebakaran lahan yang mendekati kawasan permukiman warga di Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (9/10/2026).
Petugas berupaya memadamkan kebakaran lahan yang mendekati kawasan permukiman warga di Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (9/10/2026).(ANTARA FOTO/Auliya Rahman/wsj.)

Lebih jauh, Walhi menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam memastikan penanganan karhutla secara menyeluruh. Hal itu terlihat dari penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran yang dinilai masih lemah serta pengawasan kawasan rawan kebakaran yang belum berjalan efektif.

Penanganan karhutla di sejumlah wilayah juga disebut masih jauh dari memadai. Di Papua, misalnya, masyarakat harus menghadapi kebakaran dan kehilangan sumber penghidupan tanpa dukungan penanganan yang cukup dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat warga terpaksa menghadapi kebakaran beserta dampaknya secara mandiri.

Walhi juga mengingatkan persoalan karhutla tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Organisasi lingkungan tersebut menyoroti potensi alih fungsi wilayah bekas terbakar menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kekhawatiran itu dikaitkan dengan agenda pemerintah mendorong ketahanan energi melalui pengembangan biodiesel B50 yang membutuhkan pasokan sawit dalam skala besar. Tanpa perlindungan hutan, pengawasan ketat, dan pemulihan ekosistem, kebijakan tersebut dinilai berisiko mendorong ekspansi perkebunan sawit, termasuk di wilayah bekas kebakaran.

WALHI menilai kondisi tersebut justru berpotensi memperpanjang kerusakan ekologis apabila lahan bekas terbakar tidak dipulihkan dan malah dialihkan untuk kepentingan ekspansi perkebunan.

“Pemerintah tidak boleh mengukur keberhasilan penanganan karhutla hanya dari hilangnya asap atau padamnya api. Keberhasilan seharusnya diukur dari pulihnya kehidupan masyarakat, terpenuhinya hak-hak korban, ditegakkannya hukum, dan dipulihkannya ekosistem yang rusak. Selama dampak karhutla masih ditanggung masyarakat dan kerusakan ekologis terus berlangsung, maka karhutla belum bisa dinyatakan selesai,”

imbuhnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.