Menurut ahli hukum tata negara Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Ada dua kepentingan yang harus dipertemukan yakni kepentingan politik memperoleh wakil yang cakap dan membantu menjalankan pemerintahan serta kepentingan konstitusional negara, bahwa pengisian jabatan wakil presiden dilakukan secara sah, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab”
ujarnya.
Hal yang paling penting adalah bagaimana presiden Prabowo memilih figur berdasarkan pertimbangan profesionalitas, integritas, kapasitas kenegaraan, serta kepentingan nasional, atau lebih didominasi oleh keseimbangan kekuatan politik.
Landasan utamanya adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945:
Denny mengatakan bahwa secara konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1946 Pasal 8 angka 2 tertulis , ” Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”.
Ketentuan tersebut memberikan pembagian kewenangan yang jelas. Presiden Prabowo berwenang mengusulkan dua calon, MPR berwenang memilih satu dari dua calon tersebut.
Wakil presiden terpilih kemudian ditetapkan dan dilantik sesuai mekanisme konstitusional. Artinya, Prabowo bukan pihak yang secara sepihak mengangkat wakil presiden pengganti.
Pada tanggal 12 November 2026 MPR telah menerima surat pengunduran Gibran Rakabuming Raka sebabagai wakil presiden maka terjadi kekosongan jabatan itu.
Sehubungan dengan itu MPR harus menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya yang mengatur mekanisme pemilihan tersebut.
Peran MPR: Jangan hanya menjadi lembaga formalitas
Denny menambahkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR mempunyai peran penting karena pemilihan wakil presiden. Presiden Prabowo memang memiliki kewenangan mengajukan calon, tetapi keputusan akhir ada di MPR.
Dalam perkembangan sekarang ini, seluruh perkembangan partai-partai juga kelihatannya menyerahkan pada Presiden,”
ujar Denny.
Denny menambahkan,” Yang pas untuk wakil presiden pengganti adalah satu, dia bisa bekerja sama dengan Presiden, memenuhi syarat-syarat wakil presiden sesuai aturan Undang-Undang Pemilu, punya integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Integritas moralnya tidak terbeli, kapasitas intelektualnya juga mumpuni, akseptabilitasnya diterima oleh semua golongan”.
Risiko hukum pemilihan wakil presiden jika didominasi kepentingan politik
Jika pemilihan wakil presiden didasari oleh kepentingan politik dapat diduga akan menimbulkan persoalan yang patut di perhatian. Adanya politik transaksional seperti, pertukaran dukungan politik atau kepentingan jabatan.
Tidak setiap kompromi politik melanggar hukum. Namun, transaksi yang memenuhi unsur tindak pidana tentu tidak dapat dibenarkan atas nama stabilitas pemerintahan.
Hal lain yang patut diperhatikan akan ada konflik kepentingan, prinsip integritas dan pencegahan konflik kepentingan perlu menjadi pertimbangan.
Hal ini dapat menimbulkan melemahnya fungsi pengawasan serta terdapat unsur ketidakpastian hukum.
Perbedaan penafsiran mengenai persyaratan calon dapat menimbulkan persoalan apabila tidak diselesaikan sebelum pemilihan.
Karena itu, verifikasi persyaratan oleh MPR harus dilakukan secara cermat dan transparan. MPR sendiri telah mengumumkan pembentukan tim verifikasi dalam rangkaian proses pengisian jabatan yang tengah kosong tersebut.
Presiden Prabowo dan ujian konstitusional dalam memilih wakil presiden pengganti Gibran.
Proses bernegara di Indonesia tidak luput dari kepentingan politik. Di semua proses pemilihan presiden maupun wakil presiden pasti ada partisan politiknya. Tetapi, tentu saja, tetap prinsip-prinsip negara hukum harus dikedepankan.
Prinsip untuk menghormati konstitusi, prinsip untuk menghormati agenda-agenda reformasi, dan agenda-agenda anti-korupsi.
Cara Prabowo menentukan wakil presiden akan memperlihatkan bagaimana presiden menempatkan kepentingan politik, kepentingan pemerintahan, serta kepentingan konstitusional negara.
Dalam perspektif negara hukum demokratis, jabatan wakil presiden bukan hadiah politik, bukan alat transaksi koalisi, dan bukan sekadar pelengkap presiden. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia.