Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan permohonan maaf atas polemik kerja sama dan endorsement perusahaan yang terafiliasi dengannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sebagai bentuk tanggung jawab, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum saya menjadi Utusan Khusus Presiden, serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden,”
kata Raffi dalam video klarifikasinya dikutip dari Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad, Senin, 16 November 2026.
Raffi menegaskan tidak bermaksud memberikan pembelaan atas polemik yang berkembang. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang memberikan kritik dan mempertanyakan kerja sama tersebut.
Iklan
Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,”
lanjutnya.
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer oleh Kemendikbudristek dan KKP yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan temuan ICW dari data pengadaan pemerintah, total nilai kontrak kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Rinciannya, lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024 senilai sekitar Rp3,9 miliar dan tiga paket pengadaan KKP pada 2025 hingga 2026 senilai sekitar Rp10,8 miliar.
Raffi menjelaskan, kerja sama dengan Kemendikbudristek berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Sementara itu, kerja sama dengan KKP dilakukan setelah ia menduduki jabatan tersebut.
Menanggapi polemik itu, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama warga terdampak bencana.
Menurut Raffi, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan berbagai bantuan lainnya.
Penyaluran bantuan untuk sementara difokuskan di dua wilayah, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh.
Ia menegaskan dana bantuan tersebut tidak diambil dari honor kru, pekerja, UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Aril, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan KKP,”
ucapnya.
Raffi juga menyatakan terbuka apabila kerja sama tersebut diperiksa oleh lembaga pengawasan negara. Ia menyebut pemeriksaan dapat dilakukan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangan masing-masing.
Kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,”
jelasnya.
Lebih lanjut, Raffi mengungkapkan pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya.
Menurut pengakuannya, hasil konsultasi tersebut menyatakan aktivitas itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Raffi menyadari jabatan publik yang diembannya menuntut pertimbangan lebih luas, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan.
Ia mengakui aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,”
ungkapnya.
Suami Nagita Slavina tersebut juga menyadari permintaan maaf saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui keputusan dan tindakan yang konsisten.
Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan konsistensi,”
terangnya.
Di akhir pernyataannya, Raffi menganggap kritik dan saran masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Ia kembali menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang terjadi.
Saya menerima ini sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Soal kritikan, saran, yang disampaikan dalam bentuk apapun adalah bagian dari demokrasi yang menjadi identitas untuk negara tercinta kita. Sekali lagi, saya meminta maaf, terima kasih,”
tutupnya.
Sementara itu, pihak RANS sebelumnya menjelaskan nilai kerja sama tersebut tidak hanya mencakup biaya penayangan konten di media sosial.
Nilai kontrak juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan luring, serta aktivitas promosi lainnya.
KKP juga menyatakan kerja sama publikasi dengan influencer ditujukan untuk memperluas jangkauan informasi program kementerian.
Pemilihan mitra, menurut penjelasan kementerian, mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat interaksi, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut.
Dengan demikian, polemik ini tidak hanya menyangkut besaran nilai pengadaan, tetapi juga persoalan etika dan transparansi kerja sama antara pejabat publik dengan perusahaan yang terafiliasi dengannya.