Perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia juga harus bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak. Ia menyebut gerakan yang diinisiasi DPR bersama sejumlah organisasi pelajar dapat membantu pemerintah menjalankan pengawasan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
“Aturan pemerintah ketika dikeluarkan (diterbitkan) itu tidak bermakna kalau memang tidak didukung oleh gerakan masyarakat. Masyarakat betul-betul yang terdampak, yaitu anak-anak,”
ujar Meutya.
Sinergi
Ruang digital juga menjadi tempat baru bagi anak-anak menghadapi perundungan dan berbagai bentuk kekerasan yang sulit dihindari.
Persoalan ini mendorong DPR RI memperluas gerakan anti-kekerasan dan perundungan terhadap anak dengan menggandeng sejumlah kementerian. Salah satu perhatian utama adalah memastikan perlindungan anak tidak berhenti pada pencegahan kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga menjangkau aktivitas mereka di media sosial.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya telah beraudiensi dengan sejumlah kementerian untuk membangun gerakan bersama melawan kekerasan dan perundungan terhadap anak.
Setelah bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kali ini DPR menemui Meutya. Doli menyebut terdapat tujuh kementerian yang berperan dalam menyinergikan gerakan tersebut.
Ia juga melibatkan organisasi pelajar, mulai dari Organisasi OSIS Jakarta, Wakil Presiden Organisasi OSIS se-Indonesia, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (GenRe), hingga Forum Anak. Menurut Doli keterlibatan pelajar menjadi penting karena mereka berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kekerasan dan perundungan di lingkungannya.
“Kami berkomitmen gerakan ini tidak boleh berhenti, harus diperluas secara masif, melibatkan banyak stakeholder, terutama pelajar-pelajar ini yang mengalami langsung dan tahu persis lingkungan mereka,”
kata Doli.
Doli mengatakan gerakan tersebut direncanakan terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak pihak. DPR bersama pemerintah juga menyiapkan kegiatan untuk menandai gerakan tersebut pada 20 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia.
Ia berharap gerakan anti kekerasan dan perundungan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi berkembang menjadi upaya bersama untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di ruang digital.
Kolaborasi
Menteri PPPA Arifah Fauzi juga merespons gerakan tersebut. Ia bilang kegiatan itu harus dibangun melalui kolaborasi lintas kementerian hingga tingkat masyarakat paling bawah. Kini pihaknya tengah membahas langkah bersama Kemkomdigi untuk memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak.
Arifah menekankan pentingnya membangun empati di antara anak-anak sebagai salah satu upaya mencegah kekerasan. Kesadaran untuk saling menjaga dan menghargai perlu ditanamkan sejak dini.
“Jadi kalau sudah ada rasa empati, maka insya Allah kekerasan itu tidak akan terjadi lagi. Maka gerakan yang kami lakukan saat ini membangun empati di antara anak-anak, di antara komponen-komponen masyarakat,”
ujar dia.