Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman, meminta Polri untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap program prioritas Presiden Prabowo. Dikhawatirkan potensi gangguan itu dapat berdampak pada program pemerintah kedepannya.
Hal itu disampaikan Dudung setelah menerima kunjungan kerja Kapolri beserta jajaran di Kantor Kemenko Polkam, Selasa 17 November 2026. Dudung menilai, keterlibatan Polri dibutuhkan guna memastikan tidak ada persoalan baru muncul.
Program prioritas Bapak Presiden juga yang tentunya harus dikawal, tidak serta-merta dari kelembagaan yang berwenang, tetapi kepolisian juga harus memonitor sejauh mana kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan, ancaman, atau dampak dari program itu terhadap masyarakat,”
kata Dudung kepada wartawan, Selasa 17 November 2026.
Menurut Dudung, pengawasan dibutuhkan guna mendeteksi lebih dini gangguan stabilitas keamanan.
Iklan
Disatu sisi, Menko Polkam turut menyinggung implementasi slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Menurutnya momentum ini harus dimanfaatkan korps Bhayangkara untuk mengembalikan jati dirinya sebagai institusi yang bekerja kepada masyarakat.
Ini betul-betul momen penting bagi kepolisian untuk berkiprah secara langsung, menajamkan kembali bahwa memang kepolisian itu adalah milik rakyat. Sama halnya seperti TNI,”
Disaat bersamaan, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan, Kapolri Suyudi telah berkomitmen dalam mendukung sejumlah program prioritas presiden.
Salah satu implementasi yang dilakukan Polri dalam membantu program Prabowo dalam hal ketahanan pangan dengan penanaman jagung.
Kemudian, Polri juga terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.
Yang pertama, mendukung kaitan soal ketahanan pangan, di mana Polri mendapat tugas kaitan dan mendukung untuk penanaman jagung. Yang kedua, mendukung juga terkait dengan program prioritas untuk yang makan bergizi melalui SPPG Polri,”
Johnny memaparkan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Polri juga melaporkan mengenai pengungkapan tindak pidana narkoba hingga 600 ton dari berbagai jenis narkotika.
Kemudian kasus ratusan WNI yang menjadi korban kejahatan scammer jaringan internasional yang rencananya akan dipulangkan ke dalam negeri.
Nanti rencana penindakan atau pemulangan ada sekitar 100 lebih pelaku scammer online yang dari Filipina ke Indonesia,”
katanya.
Pembahasan lainnya, Polri bakal mengerahkan jajaran Polda dan para pemangku kepentingan lain di daerah dalam mengendalikan inflasi.
Sebab sebagaimana diketahui, harga rupiah telah menyentuh Rp18.284 per USD tertekan seiring menguatnya indeks dolar AS di pasar global.
Polda-polda yang ada di jajaran juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa memastikan angka inflasi di daerah itu tetap terkendali sehingga angka inflasi nasional juga kemudian tetap terkendali,”