Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah menelusuri dugaan keterkaitan wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan tersebut.
Walhi pun menyoroti keberadaan konsesi tambang PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK. Perusahaan tersebut disebut memiliki wilayah tambang sekitar 5.302 hektare dan telah beroperasi sejak 2010.
Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Umi Ma’rufah, menilai terdapat situasi yang perlu dicermati terkait penetapan wilayah pertambangan di Banten dan munculnya wacana pemindahan badak Jawa pada 2026.
Iklan
“Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif,”
kata Umi dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 November 2026.
Dalih Buka Ruang Pertambangan
Ilustrasi Tambang Emas. (Sumber: Unsplash/Leonie Clough)
Walhi menyebut berdasarkan penelusuran terhadap peta lampiran keputusan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten pada Februari 2026, terdapat indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Umi mengingatkan agar rencana pemindahan badak tidak justru dimanfaatkan untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi.
“Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,”
tekannya.
Soroti Status Perizinan
Ilustrasi Emas Hasil Tambang. (Sumber: Unsplash/suradeach saetang)
Walhi juga menyoroti status perizinan PT CSD. Berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin perusahaan tersebut telah berakhir pada 3 April 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah tambang emas di sekitar Ujung Kulon.
Penetapan WUP merupakan salah satu tahapan yang memungkinkan pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan. Karena itu, Walhi meminta pemerintah mengklarifikasi indikasi masuknya sebagian perairan sekitar TNUK ke dalam wilayah pertambangan.
Organisasi tersebut mendesak pemerintah membuka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK.
Walhi menilai pemerintah harus memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya.
Sebagai informasi, wacana pemindahan badak Jawa pertama kali dilontarkan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki.