Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Penyadapan Presiden Bikin Geger, Cak Islah: Publik Berhak Tahu Siapa yang Bermain

Publik perlu memperoleh kejelasan mengenai keberadaan bukti, pihak yang memiliki akses, serta tujuan penggunaan hasil penyadapan.

Pengamat sosial politik, Islah Bahrawi
Islah Bahrawi. (Foto; Owrite)

Pengamat politik Islah Bahrawi atau yang sering dipanggil Cak Islah menyebut dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terungkap setelah Kapolri baru menguasai tiga monitoring center (MC) di lingkungan kepolisian.

Menurut Cak Islah, monitoring center merupakan fasilitas pemantauan yang digunakan sejumlah satuan kerja dengan kebutuhan teknologi dan informasi. Fasilitas tersebut memiliki keterhubungan dengan monitoring center pusat di Mabes Polri.

Ia menjelaskan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Detasemen Khusus (Densus) juga memiliki monitoring center yang terhubung dengan sistem pusat.

Iklan

Di Polri itu ada MC pusat namanya monitoring center. Beberapa satuan kerja yang memerlukan kecanggihan teknologi dan IT itu memiliki MC, tapi berinduknya ke MC pusat,”

kata Cak Islah dikutip dari YouTube Owrite, Selasa, 17 November 2026.

Pentingnya Pengawasan Teknologi

Ilustrasi penyadapan terhadap Prabowo
Ilustrasi penyadapan terhadap Prabowo/Doc. Owrite/Acel

Ia menduga penguasaan terhadap tiga monitoring center tersebut membuka akses untuk menemukan praktik penyadapan yang berlangsung pada periode kepemimpinan sebelumnya.

“Temuan-temuan penyadapan ini kan setelah tiga MC ini dikuasai oleh Kapolri yang baru. Dari situlah ketahuan ada penyadapan-penyadapan di zaman rezim sebelumnya,”

ujarnya.

Cak Islah menilai temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi pemantauan di lingkungan kepolisian.

Transparansi Barang Bukti

Ia juga mempertanyakan transparansi penanganan barang bukti dalam kasus tersebut, termasuk informasi mengenai data penyadapan yang disebut telah dihapus.

“Sebetulnya publik perlu memperoleh kejelasan mengenai keberadaan bukti, pihak yang memiliki akses, serta tujuan penggunaan hasil penyadapan,”

imbuhnya.

Iklan