Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Prabowo Bidik 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Sisir IUP

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan pihaknya telah menginventarisir izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat menerima audiensi Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Rupatama Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat menerima audiensi Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Rupatama Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026. (Owrite.id/Rahmat Baihaqi)

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan pihaknya telah menginventarisasi izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam.

Hal itu sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar negara bisa menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh IUP di Indonesia.

“Dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam, nanti kami akan data mana yang harus menjadi prioritas,”

kata Suyudi usai menerima audiensi dengan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan di Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026.

Sesuai Wewenang

Kepolisian bakal bergerak sesuai kewenangan dalam mengawasi setiap pengelolaan tambang guna mencegah terjadinya praktik ilegal. Bila ditemukan ada pengelolaan tambang yang tidak patuh, bakal ditindak tegas untuk menjamin kepastian hukum agar negara tidak merugi.

Iklan

“Praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini pasti akan kami tertibkan. Untuk perusahaan dan usaha legal, itu harus kami kawal,”

tutur Suyudi.

“Iklim investasi Indonesia ini harus kami dukung. Yang mengganggu, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini harus sama-sama, ditertibkan ini. Polri ada di depan dalam hal ini,”

lanjut dia.

Tarik

Kemudian, Syahganda mengatakan saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, 14 November 2026, Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk menarik keuntungan dari aset-aset negara sebesar 70 persen.

Dalam konteks apa yang dibandingkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah bahwa beliau ingin 70 persen dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungan (dan) manfaat. (Untuk) kemakmuran rakyat,”

ucap Syahganda.

Arahan Prabowo itu ditujukan kepada institusi Polri yang telah mendapat mandat besar. Syahganda meminta pihak yang melanggar aturan dan merugikan negara dapat segera ditindak secara hukum.

Tapi yang melanggar, tentu Bapak Presiden berharap Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya (menindaklanjuti), rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan,”

kata dia.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.