Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan pihaknya telah menginventarisasi izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam.
Hal itu sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar negara bisa menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh IUP di Indonesia.
“Dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam, nanti kami akan data mana yang harus menjadi prioritas,”
kata Suyudi usai menerima audiensi dengan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan di Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026.
Sesuai Wewenang
Kepolisian bakal bergerak sesuai kewenangan dalam mengawasi setiap pengelolaan tambang guna mencegah terjadinya praktik ilegal. Bila ditemukan ada pengelolaan tambang yang tidak patuh, bakal ditindak tegas untuk menjamin kepastian hukum agar negara tidak merugi.






