(Peserta) P3MDI kami berikan pengayaan, kami bekerja sama dengan universitas untuk memberikan pembekalan,”
ucap Donny.
Setelah lulus program yang berlangsung selama sembilan bulan–program terbagi menjadi tiga tahapan yakni core character self-mastery (tiga bulan), business and leadership class (empat bulan), serta magang (dua bulan)–para peserta didik diharapkan dapat sebagai pemimpin BUMN berintegritas pada masa depan.
Saring
Ada 348 peserta yang terpilih dalam Angkatan I URI. Calon peserta didik harus melewati tahapan seleksi seperti tes IQ, pemeriksaan kesehatan dan kebugaran fisik, wawasan kebangsaan, kompetensi lapangan, mental ideologi, kemampuan Bahasa Inggris. Para kandidat memiliki IQ di atas 120.
Donny berharap kondisi kecerdasan intelektual bernilai tinggi dapat membentuk calon pemimpin yang memiliki best mind dan best heart;m serta tak hanya menjadi calon pemimpin yang cerdas dan pintar, tapi juga berintegritas tinggi.
Supaya mereka menjadi manusia yang baik, jangan korupsi, semangat juang tinggi,”
ujar dia.
Integrasi
Saat ini URI membawahi tiga pilar utama melalui Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan (menaungi sekitar 80 sekolah unggulan), Badan Pengelola Perguruan Tinggi (termasuk URI), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diperkuat fungsinya.
Presiden Prabowo Subianto membentuk URI dengan meniru model Institut National du Service Public (INSP) di Prancis–sebelumnya dikenal sebagai École Nationale d’Administration/ENA), yang terkenal sebagai sekolah elite pencetak para pemimpin negara, pejabat tinggi, hingga presiden Prancis.
ENA merupakan sekolah tinggi bergengsi yang didirikan pada tahun 1945 untuk melatih para pejabat tinggi dan pemimpin negara. Lembaga pendidikan itu dibubarkan dan tidak beroperasi lagi sejak 31 Desember 2021. Pada 1 Januari 2022, ENA digantikan oleh INSP yang tetap berlokasi di Strasbourg dengan fungsi serupa guna menyeleksi dan melatih pegawai negeri sipil tingkat tinggi.
Maka Bapak Presiden (ingin) buat seperti ENA, untuk mengelola sumber daya alam (Indonesia) ataupun untuk kemajuan (bangsa). Kalau bicara tentang BUMN (salah satu hal yang disorot ialah) bagaimana (para pemimpin) bisa mengelola sumber daya (Indonesia),”
tutur Donny.
Namun, purnawirawan TNI itu menegaskan bahwa meski lulusan URI telah dibekali dengan nilai kebangsaan dan anti korupsi, pengawasan perilaku individu ketika berkarier tidak lagi menjadi tanggung jawab URI.
Tentu kami tidak akan bisa menjamin. Kalau mereka sudah melaksanakan penugasan di BUMN, mereka mau korupsi atau tidak, itu di luar kemampuan pengawasan kami,”
kata Donny.
Karpet Merah Instan?
Perihal penempatan alumni URI di BUMN, Donny berujar program pembinaan tidak memberikan karpet merah untuk langsung mengemban jabatan strategis seperti direksi.
Para peserta didik dikembalikan kepada BUMN asal atau disesuaikan dengan kebutuhan penugasan baru di bawah koordinasi Danantara. Mereka pun wajib meniti karier secara profesional dan berdasar kinerja personal.
Posisi (jabatan) tergantung mereka. (P3MDI) tidak langsung memberikan karpet merah kepada mereka, lulus dari program ini langsung jadi direktur. Mereka harus berkarier di BUMN. Kalau kinerja bagus, insya Allah mereka akan cepat menjadi manajer, direktur, dan sebagainya,”
terang Donny.
Kampus Utama
Pembangunan gedung URI direncanakan di lahan milik PT Perkebunan Nusantara yang merupakan perkebunan kelapa sawit yang tidak produktif, di Cikasungka, Bogor Utara.
Sembari menunggu proses pembangunan rampung, URI beroperasi menggunakan kantor sementara dengan meminjam dua lantai di gedung eks Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.
Kaji
Merujuk keterangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pihaknya tengah mengkaji rancangan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) URI guna memastikan struktur organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Fokus bahasan yaitu kesesuaian rancangan kelembagaan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati berkata keselarasan penataan kelembagaan dengan agenda reformasi birokrasi agar struktur yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Penataan ini harus selaras dengan arah reformasi birokrasi, sehingga organisasi yang terbentuk benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran,”
ujar Nanik.