127 Konten Kena Moderasi 94 atas Permintaan Komdigi, Kritik Pemerintah Diberangus?
Dari total 127 konten tersebut, sebanyak 94 konten atau 74 persen dimoderasi atas permintaan Komdigi. Sementara itu, 33 konten lainnya atau 26 persen mengalami moderasi berdasarkan panduan komunitas masing-masing platform media sosial.
Aksi Tantangan Debat Terbuka atas Take Down Konten Kritis Warga oleh Kabinet Bayangan, Remotivi, Safenet di Depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital RI pada 17 November 2026. (Foto: Owrite/Tika)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi sorotan usai meningkatnya moderasi terhadap konten kritis masyarakat di media sosial.
Berdasarkan temuan dari Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), tercatat sebanyak 127 konten mengalami moderasi hingga 8 November 2026.
Mengutip dari laman resmi Remotivi pada Rabu, 11 November 2026, jumlah tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sebelumnya pada 8 September 2026 yang mencatat sebanyak 73 konten.
Iklan
Dari total 127 konten tersebut, sebanyak 94 konten atau 74 persen dimoderasi atas permintaan Komdigi. Sementara itu, 33 konten lainnya atau 26 persen mengalami moderasi berdasarkan panduan komunitas masing-masing platform media sosial.
X dan Threads Jadi Terbanyak
Berdasarkan hasil pemantauan, platform X menjadi media sosial dengan jumlah moderasi terbanyak, yakni mencapai 56 konten atau 44,1 persen. Sementara itu, Threads mencatat sebanyak 43 konten atau 33,9 persen.
Khusus di Threads, sebanyak 25 dari 43 konten yang mengalami moderasi menggunakan metode geolock. Metode tersebut membuat unggahan tidak dapat diakses oleh pengguna yang menggunakan alamat IP Indonesia.
Selain itu, Remotivi dan SAFEnet juga menemukan adanya moderasi terhadap konten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tercatat sebanyak 13 konten atau 10,2 persen dari total moderasi berkaitan dengan karhutla. Sebagian di antaranya dilaporkan pada pertengahan Oktober 2026 ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan.
Salah satu kasus yang ditemukan adalah penghapusan video investigasi kelompok Nalar Rawat oleh Sosial media TikTok. Video tersebut membahas karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah.
Selain itu, unggahan video Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli, mengenai kegiatan penanaman pohon di lokasi bekas karhutla juga dihapus oleh TikTok karena dinilai melanggar panduan komunitas platform.
Kritik Pemerintah Jadi Topik Terbanyak
Dalam pemantauan tersebut, kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto serta pejabat dan pemerintahan menjadi dua topik terbanyak yang mengalami moderasi.
Masing-masing mencatat sebanyak 32 konten atau 25,2 persen dari total konten yang dimoderasi. Sementara itu, konten terkait demonstrasi mencapai 16 konten atau 12,6 persen.
Selain moderasi konten, Remotivi dan SAFEnet turut menyoroti meningkatnya ancaman serta intimidasi terhadap pengguna media sosial selama Oktober hingga November 2026.
Bentuk intimidasi tersebut meliputi ancaman melalui pesan pribadi dan telepon dari nomor tidak dikenal, permintaan untuk menghapus unggahan, penyebaran data pribadi tanpa persetujuan atau doxing, hingga ancaman terhadap keluarga dan orang terdekat.
Kami mencatat adanya pola pengiriman pesan massal (flooding) yang menyasar nomor atau akun tertentu. Ancaman yang menargetkan keluarga atau orang terdekat pengguna akun yang mengekspresikan pendapat dan kritiknya.
Dikutip dari siaran pers remotivi, Rabu, 18 November 2026
SAFEnet juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 209 kasus pengancaman dari total 907 serangan dan ancaman digital yang terdokumentasi.
Remotivi dan SAFEnet menilai pembatasan terhadap konten kritis, terutama yang berkaitan dengan penanganan karhutla, berpotensi mengganggu kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi di ruang digital.