Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Bukan Barang Baru: ESDM Ungkap Jejak Wilayah Tambang di Perairan Ujung Kulon

Penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi Banten kembali menjadi sorotan. Ada proses administrasi lintas tahun.

Peta wilayah Provinsi Banten dan Taman Nasional Ujung Kulon.
Peta wilayah Provinsi Banten dan Taman Nasional Ujung Kulon. (esdm.go.id)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai wilayah usaha pertambangan memiliki riwayat usulan sejak 2013. Usulan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Banten yang tercantum dalam sejumlah keputusan menteri.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan pada 2013 Pemprov Banten mengusulkan wilayah pertambangan yang mencakup wilayah usaha pertambangan di perairan laut provinsi tersebut. Usulan itu kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, meskipun pada saat itu wilayah yang diusulkan sempat dikecualikan.

“Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan yang meliputi wilayah usaha pertambangan pada perairan laut Provinsi Banten yang kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, usulan tersebut kemudian dikecualikan,”

kata Dwi dalam keterangan resmi di Instagram, Rabu, 18 November 2026.

Coba Lagi

Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Usulan itu mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK.

Iklan

“Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Banten melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut sehingga wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk ke dalam wilayah usaha pertambangan,”

ujar dia.

Dwi menyebut penetapan wilayah tersebut kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

“Keputusan ini kemudian kembali ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 84 Tahun 2022,”

ucap dia.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 pada dasarnya mengulang penetapan sebelumnya dan memperbaiki sebagian wilayah sesuai dengan keputusan tahun 2022 serta usulan Pemprov Banten.

Dwi kembali menegaskan bahwa wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan kawasan taman nasional. Ia juga menyatakan penetapan wilayah usaha pertambangan tidak otomatis memberikan izin untuk penambangan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.