Kabinet Bayangan mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperbaiki tata kelola ruang digital agar penghapusan konten media sosial tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Menteri Riset Teknologi dan Digital Kabinet Bayangan, Nenden Sekar A, menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam aksi menantang debat terbuka dengan Komdigi di depan Kantor Komdigi, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Nenden meminta pemerintah memastikan setiap pembatasan konten berlandaskan prinsip hak asasi manusia (HAM), proporsional, dan memiliki dasar yang sah.
Iklan
Memastikan bahwa pemerintah melalui Komdigi untuk tidak melakukan takedown konten ataupun pembatasan konten secara sewenang-wenang. Semua bentuk pembatasan harus berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia, harus proporsional dan juga legitim,”
kata Nenden kepada Owrite, Selasa, 17 November 2026.
Transparan Kelola Ruang Digital
gambar ilustrasi shadowban konten karhutla (Gambar dibuat oleh Ai?owrite)
Selain itu, Kabinet Bayangan juga meminta tata kelola ruang digital dibangun secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurut Nenden, masyarakat yang terdampak kebijakan penghapusan konten harus dilibatkan dalam proses penyusunan maupun pengawasan kebijakan.
Dia menilai pelibatan publik selama ini masih cenderung selektif sehingga tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan kepentingannya.
Kita ingin bahwa semua warga yang terdampak bisa diakomodasi kebutuhannya ketika berbicara soal ruang digital,”
ungkapnya.
Tim Pengawas Non-Pemerintah
Ilustrasi pembatasan konten karhutla di media sosial oleh pemerintah. (Dibuat oleh AI)
Selain itu, Direktur Eksekutif Ketemu Sherly Haristya, menyarankan pembentukan tim pengawasan yang melibatkan unsur pemerintah dan kelompok nonpemerintah.
Tim tersebut diperlukan untuk menguji apakah suatu konten benar-benar memenuhi unsur pelanggaran sebelum dilakukan pembatasan.
Harusnya ada tim yang bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari kelompok non-pemerintah, mengawal ketika melihat ada satu kasus, e ini masuk ke ujaran kebencian kah? Sungguh kah ini ujaran kebencian? Maka ditelusuri, indikatornya apa?”
kata Sherly.
Sherly juga menilai pemerintah, platform digital, dan masyarakat perlu membangun kesepahaman mengenai standar konten yang sehat bagi publik. Menurutnya, pengaturan ruang digital tidak cukup hanya mengandalkan peraturan tanpa diskusi berkelanjutan antarpihak.