(1) Susunan organisasi KKEP terdiri atas:
A. Ketua;
B. Wakil Ketua;
C. Anggota.
(2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota KKEP.
(3) Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. Setingkat lebih tinggi;
b. Sama; atau
c. Maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar.
Ketentuan lain yang diubah yakni Ayat 2 Pasal 59 perihal pelaksanaan sidang KKEP:
(1) Sidang KKEP dilaksanakan di ruang sidang pada markas lepolisian, kecuali KKEP menentukan lain;
(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP;
(3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, Sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga;
(4) Sidang KKEP sudah harus menjatuhkan putusan paling lama 30 hari kerja.
Sidang Lanjutan
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kepolisian menyiapkan mekanisme untuk menyelenggarakan sidang etik terhadap Listyo Sigit, sebab ia merupakan Perwira Tinggi Polri aktif dengan pangkat jenderal bintang empat.
Hal itu mengacu dalam ketentuan Pasal 42 Perpol baru yang mengatur susunan organisasi KKEP. Untuk selanjutnya, sidang KKEP bakal dipimpin oleh Perwira Tinggi Polri berpangkat setingkat lebih tinggi, atau sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.
“Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,”
ujar Trunoyudo.
Sigit direncanakan bakal berhadapan dengan Majelis KKEP buntut penyadapan ilegal pekan depan. Namun, belum diketahui pasti kapan sidang digelar.
“(Sidang) untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,”
bilang Trunoyudo.
Tidak Hormat
Dalam sidang kode etik lain, Majelis KKEP telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso karena dianggap melanggar kode etik dengan melakukan kegiatan ilegal akses dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk menyadap secara tidak profesional dan prosedural.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 11 Ayat 1 huruf a, dan/atau Pasal 11 Ayat 1 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.