Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Ombudsman Bongkar Masalah Kopdes di 6 Daerah, Lokasi Sulit Diakses, Lahan Belum Jelas, Izin Bermasalah!

Hasil pemeriksaan terhadap 14 koperasi di enam daerah menunjukkan adanya kendala akses lokasi, kepastian lahan, hingga perizinan bangunan.

Anggota Ombudsman Radian Syam saat Konferensi Pers.
Anggota Ombudsman Radian Syam saat Konferensi Pers. Doc: Natania Londong

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hasil pemeriksaan terhadap 14 koperasi di enam daerah menunjukkan adanya kendala akses lokasi, kepastian lahan, hingga perizinan bangunan.

Kami juga melihat beberapa temuan di lapangan, yaitu ada di Kota Batam, ini terkait mengenai koperasi yang sulit akses,”

kata Radian dalam konferensi pers hasil pengawasan program KDKMP di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Radian menjelaskan, pemeriksaan dilakukan melalui uji petik terhadap 14 koperasi yang tersebar di Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.

Iklan

Selain akses lokasi di Batam, Ombudsman menemukan lahan koperasi di Kabupaten Mamuju berbatasan langsung dengan kawasan rawa.

Pilihan EditorNatania Longdong

Kopdes Merah Putih di Blok M Sepi Pengunjung dan Minim Pilihan Sembako

Sementara itu, di Kabupaten Purworejo, persoalan yang ditemukan berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Adapun di Kota Tual, Maluku, Ombudsman menemukan belum adanya kepastian mengenai lokasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan koperasi.

Persoalan perizinan bangunan dan kemudian lokasi tanah itu sesungguhnya memang menjadi urgen yang harus diperbaiki,”

ungkapnya.

Selain persoalan teknis pembangunan, Ombudsman turut menyoroti transparansi dalam penentuan lokasi koperasi.

Radian mengatakan pihaknya telah meminta PT Agrinas Pangan Nusantara membuka informasi mengenai dasar penetapan lokasi pembangunan kepada masyarakat.

Menurut Radian, PT Agrinas menyampaikan bahwa dokumen penggunaan lahan diperoleh berdasarkan kesepakatan pengurus atau masyarakat desa. Karena itu,

Ombudsman meminta dokumen kesepakatan tersebut disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui proses penentuan lokasi.

Tolong juga disampaikan kesepakatan-kesepakatan desa ini ke media, ke teman-teman, ke masyarakat lainnya,”

tegasnya.

Ombudsman selanjutnya akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas.

Lembaga tersebut juga akan memberikan saran, pendapat, serta tindakan korektif untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan.

Langkah pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dugaan maladministrasi.

Kami ingin program yang menjadi program prioritas pemerintah itu tidak terjadi dugaan-dugaan maladministrasi,”

pungkasnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar