Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

UU ITE Dinilai Terlalu Luas, Komdigi Diminta Perjelas Kriteria Takedown Konten

Sherly Haristya meminta Komdigi memperjelas standar penghapusan konten digital agar platform tidak salah menafsirkan aturan dan membatasi informasi secara berlebihan.

Direktur Eksekutif KETEMU Sherly Haristya
Executive Director Knowledge Ecosystem for Tech, Ethics, and Multisectoral Understanding (KETEMU) Sherly Haristya. (Foto: Owrite/Ani Ratnasari)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilai perlu untuk memperjelas kriteria takedown agar platform tidak menjalankan perintah dengan penafsiran masing-masing. Persoalan ini kembali mencuat, setelah banyak masyarakat mengeluhkan pembatasan konten yang dilakukan Komdigi.

Executive Director Knowledge Ecosystem for Tech, Ethics, and Multisectoral Understanding (KETEMU) Sherly Haristya, menilai pemerintah perlu membangun kesepahaman dengan platform media sosial mengenai jenis konten yang harus dibatasi. Menurutnya, keberadaan peraturan saja tidak cukup jika tidak disertai penjelasan mengenai standar penerapannya.

Ada peraturan Komdigi yang bilang bahwa platform media sosial itu harus, dengan bahasa saya ya, membersihkan, make sure halaman itu bersih. Tapi make sure halaman itu bersih gimana ya?”

kata Sherly kepada Owrite, Selasa, 17 November 2026.

Ia mengibaratkan aturan tersebut seperti meminta seseorang membersihkan halaman tanpa memberikan penjelasan mengenai benda apa saja yang harus disingkirkan. Akibatnya, standar bersih yang dimaksud pemerintah bisa berbeda dengan pemahaman pihak yang menjalankan perintah tersebut.

Iklan

Jadi terlalu bersih atau kurang bersih? Jadi seharusnya kan harus ada diskusi secara berkesinambungan ya, bukan cuma sekadar peraturan,”

ujarnya.

Sherly menilai, Komdigi perlu menjelaskan secara terperinci batasan konten yang dianggap melanggar ketentuan. Pembahasan tersebut juga harus melibatkan platform dan perwakilan masyarakat agar standar yang digunakan tidak hanya ditentukan pemerintah.

Peraturan, panduannya ada. Tapi, so what is bersih? Bersih itu adalah ini yang kita mau. Peraturan, panduannya ada. Tapi kan perlu diskusi lagi gitu,”

kata Sherly.

Menurutnya, dalam pembahasannya nanti perlu melibatkan perwakilan masyarakat yang independen dan tidak membawa kepentingan tertentu. Keterlibatan mereka diperlukan untuk memberikan penilaian apakah suatu kebijakan pembatasan konten benar-benar sesuai dengan kepentingan publik.

Dengan kejelasan standar tersebut, platform diharapkan tidak sekadar menjalankan permintaan penghapusan tanpa pemahaman yang sama mengenai tujuan dan batasan aturan. Pengawasan konten pun perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya kepatuhan terhadap permintaan pemerintah.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Mahasiswa IISIP Jakarta yang percaya bahwa setiap data punya cerita dan setiap kebijakan punya dampak. Sedang mendalami dinamika sosial

  • Redaktur Pelaksana

    Amin Suciady adalah jurnalis di OWRITE yang meliput politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah lokal