Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilai perlu untuk memperjelas kriteria takedown agar platform tidak menjalankan perintah dengan penafsiran masing-masing. Persoalan ini kembali mencuat, setelah banyak masyarakat mengeluhkan pembatasan konten yang dilakukan Komdigi.
Executive Director Knowledge Ecosystem for Tech, Ethics, and Multisectoral Understanding (KETEMU) Sherly Haristya, menilai pemerintah perlu membangun kesepahaman dengan platform media sosial mengenai jenis konten yang harus dibatasi. Menurutnya, keberadaan peraturan saja tidak cukup jika tidak disertai penjelasan mengenai standar penerapannya.
Ada peraturan Komdigi yang bilang bahwa platform media sosial itu harus, dengan bahasa saya ya, membersihkan, make sure halaman itu bersih. Tapi make sure halaman itu bersih gimana ya?”
kata Sherly kepada Owrite, Selasa, 17 November 2026.
Ia mengibaratkan aturan tersebut seperti meminta seseorang membersihkan halaman tanpa memberikan penjelasan mengenai benda apa saja yang harus disingkirkan. Akibatnya, standar bersih yang dimaksud pemerintah bisa berbeda dengan pemahaman pihak yang menjalankan perintah tersebut.






