Selain itu, label “linked to Indonesia” yang tercantum dalam laporan tersebut bukanlah bukti keterlibatan pemerintah, melainkan penanda geografis.
Teguh mengungkapkan penyimpulan bahwa pemerintah mengelola jaringan akun terkoordinasi merupakan loncatan logika yang tidak berdasar.
Sebab, dalam laporannya Google tidak mencantumkan nama instansi pemerintah, aktor, maupun pihak yang diduga mendanai operasi tersebut.
Mempertanyakan Transparansi
Tak hanya membantah tudingan tersebut, Teguh juga mempertanyakan transparansi Google dalam menjelaskan dasar penutupan 19.389 kanal YouTube yang dilakukan sepanjang Juli hingga September 2026.
Menurutnya, Google belum membuka definisi keterkaitan antarkanal, bukti yang digunakan untuk melakukan penindakan, jumlah penonton, hingga persentase kanal yang benar-benar memuat konten politik.
Angka 19.389 itu adalah angka mesin dari sistem yang metodenya tertutup dan belum bisa diuji oleh siapa pun. Google tidak membuka definisi, bukti keterkaitan, jumlah penonton, maupun berapa persen dari kanal itu yang benar-benar berisi konten politik,”
kata Teguh.
Bakom juga menyoroti mekanisme related channel terminations yang memungkinkan YouTube menghapus sejumlah kanal sekaligus karena dianggap memiliki keterkaitan dengan kanal yang lebih dahulu ditindak.
Teguh mengingatkan bahwa sistem penautan otomatis tersebut berpotensi keliru. Ia mencontohkan kanal kreator Enderman yang pernah salah ditautkan dengan akun tak dikenal serta penghapusan massal pada Oktober 2024 yang akhirnya harus dipulihkan kembali oleh Google.
Di sisi lain, Teguh menilai jumlah kanal yang ditutup tidak bisa langsung dijadikan ukuran besarnya operasi pengaruh ataupun jumlah pelaku di baliknya. karena bisa saja didominasi unggahan spam bertema musik, hiburan, dan gaya hidup.
Ia menegaskan pemerintah tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri di ruang digital. Menurut Teguh, pemerintah seharusnya bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata, bukan mengandalkan buzzer untuk membangun opini publik.
Negara tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri karena pemerintah bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling berkepentingan untuk mengetahui siapa pemesan dan pendana di balik ribuan kanal tersebut,”
tutur Teguh.
Karena itu, Bakom meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong Google membuka data atribusi beserta bukti penindakan kepada publik.
Keterbukaan tersebut dinilai diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dasar penghapusan ribuan kanal sekaligus memastikan siapa aktor sebenarnya di balik operasi pengaruh tersebut.