Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Kendaraan Kopdes Merah Putih Menumpuk di Rorotan, Ombudsman Sentil Kesiapan Operasional

Dalam pengawasan KDKMP, Ombudsman telah melakukan uji petik terhadap 14 koperasi di enam daerah. Pemeriksaan mencakup beberapa hal.

Pengurus koperasi membawa perlengkapan mobil pick up saat penyerahan kendaraan operaslional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Temanggung.
Pengurus koperasi membawa perlengkapan mobil pick up saat penyerahan kendaraan operaslional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Temanggung. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin).

Ombudsman Republik Indonesia meminta kendaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menumpuk di sejumlah lokasi segera dimanfaatkan agar tak menimbulkan persoalan baru apabila dibiarkan tanpa kepastian operasional.

Anggota Ombudsman Radian Syam merespons hal ini setelah ramai di sosial media terkait penumpukan mobil dan truk KDKMP di lahan ruang terbuka hijau (RTH) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Rorotan, Jakarta Utara.

“Terkait penumpukan mobil KDKMP, kami mendorong jangan sampai kemudian hal ini ditelantarkan,”

kata dia dalam konferensi pers hasil pengawasan program KDKMP di Jakarta, dikutip Kamis, 19 November 2026.

Kendaraan operasional tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak segera digunakan. Maka Ombudsman mendorong percepatan operasional koperasi agar kendaraan yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan.

Iklan

“Ini dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru. Karena itu kami mendorong KDKMP segera beroperasi KDKMP,”

ujar Radian.

Belum Maksimal

Dia menduga penumpukan kendaraan berkaitan dengan belum maksimalnya operasional KDKMP di sejumlah daerah. Kondisi tersebut membuat kendaraan operasional belum seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan koperasi.

Ombudsman menilai percepatan operasional menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan program tersebut. Selain memastikan kendaraan tidak terbengkalai, pelaksanaan program juga perlu berjalan sesuai aturan dan pembagian tanggung jawab antarpihak.

Dalam pengawasan KDKMP, Ombudsman telah melakukan uji petik terhadap 14 koperasi di enam daerah. Pemeriksaan juga mencakup persoalan lokasi koperasi yang sulit diakses, kepastian lahan, maupun perizinan bangunan. Ombudsman pun akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas, termasuk saran, pendapat, serta tindakan korektif yang perlu dilakukan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.