Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan tidak akan menerbitkan persetujuan lingkungan apabila terdapat rencana kegiatan pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.
Pernyataan itu disampaikan Jumhur menyusul keberadaan sebagian perairan sekitar TNUK dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Ia meminta bagian WUP tersebut dikeluarkan dari wilayah usaha tambang demi melindungi ekosistem dan habitat alami terakhir badak Jawa.
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,”
kata Jumhur dalam keterangan resmi, Kamis, 19 November 2026.
Jumhur menyatakan permintaan evaluasi terhadap keputusan Menteri ESDM tersebut telah disampaikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia juga menegaskan sikapnya apabila Antam nantinya memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di perairan sekitar TNUK.







