Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Menteri LH Tak Akan Terbitkan Izin Lingkungan Tambang PT Antam di Ujung Kulon

Pemerintah tidak akan menerbitkan persetujuan lingkungan apabila terdapat rencana kegiatan pertambangan di perairan sekitar TN Ujung Kulon.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat (tengah) didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan (kedua kiri) memberikan keterangan kepada wartawan saat melihat langsung kondisi penanganan proses pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (22/8/2026).
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat (tengah) didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan (kedua kiri) memberikan keterangan kepada wartawan saat melihat langsung kondisi penanganan proses pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (22/8/2026). (ANTARA FOTO/Rony Muharrman/YU)

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan tidak akan menerbitkan persetujuan lingkungan apabila terdapat rencana kegiatan pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.

Pernyataan itu disampaikan Jumhur menyusul keberadaan sebagian perairan sekitar TNUK dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Ia meminta bagian WUP tersebut dikeluarkan dari wilayah usaha tambang demi melindungi ekosistem dan habitat alami terakhir badak Jawa.

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,”

kata Jumhur dalam keterangan resmi, Kamis, 19 November 2026.

Jumhur menyatakan permintaan evaluasi terhadap keputusan Menteri ESDM tersebut telah disampaikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia juga menegaskan sikapnya apabila Antam nantinya memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di perairan sekitar TNUK.

Iklan

“Termasuk bila PT Antam mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,”

tegasnya.

Pertambangan Rusak Ekosistem

Badak Jawa, Ujung Kulon
Badak Jawa, Ujung Kulon. (Sumber: ksdae.kehutanan.go.id)

Sementara itu, KLH/BPLH menilai kegiatan pertambangan berpotensi menekan ekosistem melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga peningkatan aktivitas manusia. Risiko tersebut dinilai perlu diperhitungkan mengingat TNUK merupakan habitat alami terakhir badak Jawa yang populasinya diperkirakan kurang dari 50 individu.

Meski demikian, KLH menyatakan saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP yang dipersoalkan. Belum ada pula pengukuran dampak langsung aktivitas tambang terhadap badak Jawa.

KLH/BPLH pun mendorong verifikasi spasial dan ekologis bersama kementerian serta lembaga terkait. Selama evaluasi berlangsung, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasil pemeriksaan jelas.

Jumhur menegaskan penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.