Ombudsman Soroti Kelayakan da Lokasi Bangunan Kopdes Merah Putih
Anggota Ombudsman Radian Syam mengatakan, hasil pemeriksaan di sejumlah daerah menunjukkan masih terdapat persoalan terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kelayakan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam pengawasan program tersebut.
Ombudsman meminta aspek perizinan dan kelayakan bangunan diperhatikan agar pembangunan koperasi tidak menimbulkan persoalan hukum maupun menghambat keberlanjutan operasional.
Anggota Ombudsman Radian Syam mengatakan, hasil pemeriksaan di sejumlah daerah menunjukkan masih terdapat persoalan terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Iklan
Bahkan ada di Kabupaten Purworejo, ini terkait mengenai pengurusan PBG, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat layak fungsi,”
kata Radian dalam konferensi pers hasil pengawasan program KDKMP di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Radian, pemenuhan perizinan dan kelayakan bangunan menjadi aspek penting karena KDKMP diharapkan tidak hanya dibangun, tetapi juga dapat beroperasi dalam jangka panjang.
Karena kami berharap program KDKMP ini tidak kemudian berhenti dalam waktu yang cepat, tapi kemudian bisa berkelanjutan,”
ujarnya.
Ia menegaskan, aspek kelayakan bangunan perlu diperiksa secara menyeluruh, mulai dari PBG hingga hal-hal teknis yang berkaitan dengan kondisi bangunan dan lingkungannya.
Karena sekali lagi, perizinan dan kelayakan bangunan itu menjadi sesuatu hal yang penting, baik itu bagaimana PBG-nya, kemudian SLF-nya, kemudian laporan PBB-nya, dan bahkan juga bagaimana proses pembuangan air,”
Selain perizinan, Ombudsman turut menyoroti kesesuaian lokasi pembangunan gerai KDKMP. Radian menyebut PT Agrinas perlu memperhatikan ketentuan mengenai penggunaan lahan, termasuk lahan sawah dilindungi (LSD), ruang terbuka hijau (RTH), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), serta lokasi yang berdekatan dengan sempadan sungai.
Ombudsman juga menekankan pentingnya kejelasan tanggung jawab dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas koperasi. Hal itu mencakup mekanisme serah terima gerai serta penanggung jawab biaya operasional seperti listrik dan air.
Radian mengatakan, Ombudsman akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas. Dalam tindak lanjut tersebut, Ombudsman akan memberikan saran, pendapat, dan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan program.