Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghentikan kampanye disinformasi di ruang digital yang menyasar masyarakat sipil dan kelompok kritis. Desakan ini muncul setelah Google mengungkap penutupan 19.389 kanal YouTube yang terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia sepanjang Juli-September 2026.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menilai temuan Google sejalan dengan hasil investigasi organisasinya mengenai penyebaran misinformasi dan disinformasi untuk menyerang pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.
Kami tidak terkejut dengan temuan belasan ribu kanal YouTube yang terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia yang pro-pemerintah dan mengkritik pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Akun-akun seperti ini bertujuan membungkam kritik di ruang digital,”
kata Usman Hamid dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 20 November 2026.
Sudutkan dan Labeli Antek Asing
Platform Sosial Media X. (Sumber: Unsplash/Berke Citak)
Usman menuturkan, Amnesty International sebenarnya telah lama mengingatkan bahaya dari keberadaan akun-akun pro-pemerintah. Sebab akun-akun tersebut yang sangat menyudutkan orang-orang kritis.
Iklan
Fakta dari Google ini sejalan dengan temuan investigasi Amnesty International dalam laporan yang berjudul ‘Membangun Musuh Khayalan’: Misinformasi, Disinformasi dan Tuduhan ‘Agen Asing’ di Bawah Presiden Prabowo di Indonesia,” yang dirilis 19 Mei 2026 lalu,”
sambungnya.
Menurut Usman, laporan tersebut mengungkap peran sistematis aktor negara dan non-negara dalam menyebarkan misinformasi dan disinformasi untuk menyerang masyarakat sipil.
Salah satu pola yang disoroti adalah pelabelan aktivis dan kelompok kritis sebagai “antek asing” selama 18 bulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Amnesty menilai kampanye semacam itu dapat menciptakan efek jeri atau chilling effect. Dampaknya, warga menjadi takut menyampaikan pendapat, memilih membatasi aktivitas publik, hingga menahan diri bergabung dengan koalisi yang kritis terhadap pemerintah.
Cara ini jelas mengancam suara-suara kritis dan menimbulkan efek jeri. Laporan Amnesty Mei lalu mengungkapkan efek jeri ini menghasilkan sikap sensor diri warga, menahan diri dari bergabung dengan koalisi yang kritis terhadap pemerintah, atau membatasi visibilitas publik karena takut menghadapi serangan lebih lanjut,”
ucapnya.
Kebebasan Berekspresi Dihambat
Deretan aplikasi media sosial (medsos). (Sumber: Unsplash/Piotr Cichosz)
Dia menyebut kampanye disinformasi juga berdampak terhadap pemenuhan hak konstitusional warga, terutama kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, berserikat, serta hak untuk membela HAM.
Karena itu, Amnesty mendesak pemerintah memastikan kementerian, lembaga, serta TNI/Polri tidak menggunakan anggaran negara untuk menjalankan kampanye disinformasi.
Organisasi tersebut juga meminta pemerintah menerbitkan aturan yang secara tegas melarang badan negara dan pejabat publik menyebarkan disinformasi yang menargetkan aktivis, jurnalis, maupun pihak yang kritis terhadap pemerintah.
Kami juga mendesak negara untuk segera menerbitkan peraturan yang jelas melarang semua badan negara, termasuk satuan militer, kementerian dan pejabat publik, untuk menyebarkan disinformasi yang menargetkan aktivis dan jurnalis serta orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Peraturan ini menetapkan prosedur disiplin dan sanksi bagi pejabat publik yang terlibat dalam kampanye tersebut,”
tuturnya.
Amnesty turut meminta perusahaan teknologi, termasuk Google, meningkatkan uji tuntas hak asasi manusia dalam moderasi konten. Google juga didesak membuka informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas operasi pengaruh terkoordinasi tersebut.
Sebelumnya, dalam laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026, Google menyebut telah menutup 19.389 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia selama Juli-September 2026.
Kanal-kanal tersebut disebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia dengan narasi pro-pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Jika diakumulasikan sepanjang Januari-September 2026, jumlah kanal yang ditutup mencapai 23.827. Rinciannya, 3.598 kanal pada kuartal pertama, 840 kanal pada kuartal kedua, dan 19.389 kanal pada kuartal ketiga. Meski demikian, Google tidak merinci identitas kanal yang ditindak maupun pihak yang berada di balik operasi tersebut.