Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Denny Indrayana Minta Sidang Pemilihan Wapres Diundur, Ini Alasannya

Denny menilai tenggat 25 November yang disebut sebagai batas akhir pengusulan justru menggunakan hitungan 14 hari kalender bukan hari kerja.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana konferensi pers terkait putusan MA terkait Suket Ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana konferensi pers terkait putusan MA terkait Suket Ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Owrite/Rika Pangesti).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana meminta jadwal sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden pengganti diundur. Dia menilai jadwal 9 Desember 2026 perlu disesuaikan karena tenggat pengusulan dua calon wakil presiden oleh presiden harus dihitung berdasarkan 14 hari kerja.

Denny menjelaskan, ketentuan pengusulan calon wakil presiden tercantum dalam Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang MD3 dan Pasal 136 ayat 1 Peraturan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014. Aturan tersebut mewajibkan presiden menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Di dalam hukum berbeda definisi hari, ada dua. Ada hari kalender dan ada hari kerja,”

kata Denny dalam akun Youtube resmi miliknya, dikutip Jumat, 20 November 2026.

Berdasarkan Hari Kerja

Dia menegaskan, hari kerja tidak mencakup Sabtu, Minggu, maupun tanggal merah atau hari libur. Dengan dasar itu, penghitungan mundur dari jadwal sidang 9 Desember 2026 menghasilkan batas akhir pengusulan pada 19 November 2026.

Iklan

Kalau sidang dilaksanakan 9 Desember, coba hitung, paling lambat harinya itu diusulkan harusnya Presiden di tanggal 19 November,”

ujarnya.

Denny menilai tenggat 25 November yang disebut sebagai batas akhir pengusulan justru menggunakan hitungan 14 hari kalender. Karena itu, menurut dia, jadwal sidang perlu disesuaikan agar prosedur pengisian jabatan wakil presiden tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Karena itu solusinya, maka ya apa boleh buat, sidang paripurna MPR-nya diundur menyesuaikan dengan jangan sampai melanggar waktu 14 hari kerja,”

tuturnya.

Dia menambahkan, perubahan jadwal tetap harus memperhatikan batas waktu konstitusional. Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur MPR bersidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Kapan Presiden mau mengusulkan dua nama, dihitung 14 hari kerjanya jatuh pada hari apa, sepanjang tidak melebihi batas waktu selambat-lambatnya 60 hari yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar,”

imbuhnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.