Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana meminta jadwal sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden pengganti diundur. Dia menilai jadwal 9 Desember 2026 perlu disesuaikan karena tenggat pengusulan dua calon wakil presiden oleh presiden harus dihitung berdasarkan 14 hari kerja.
Denny menjelaskan, ketentuan pengusulan calon wakil presiden tercantum dalam Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang MD3 dan Pasal 136 ayat 1 Peraturan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014. Aturan tersebut mewajibkan presiden menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Di dalam hukum berbeda definisi hari, ada dua. Ada hari kalender dan ada hari kerja,”
kata Denny dalam akun Youtube resmi miliknya, dikutip Jumat, 20 November 2026.
Berdasarkan Hari Kerja
Dia menegaskan, hari kerja tidak mencakup Sabtu, Minggu, maupun tanggal merah atau hari libur. Dengan dasar itu, penghitungan mundur dari jadwal sidang 9 Desember 2026 menghasilkan batas akhir pengusulan pada 19 November 2026.






