Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Salah Hitung Tenggat Pengusulan Cawapres Bisa Berujung Gugatan ke PTUN

Perbedaan pengertian hari menjadi persoalan penting dalam menentukan tenggat, sebab UU MD3 dan Tatib MPR definisikan hari sebagai hari kerja.

Denny Indrayana, Pakar Hukum Tata Negara
Denny Indrayana, Pakar Hukum Tata Negara (Foto: Owrite)

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyinggung penghitungan tenggat pengusulan dua calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Menurutnya, batas waktu 25 November 2026 yang disebut MPR tidak sesuai ketentuan karena menggunakan hitungan hari kalender, bukan hari kerja.

Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR,”

kata Denny dalam akun Youtube resmi miliknya, dikutip Jumat, 20 November 2026.

Perbedaan Pengertian Hari

Suasana Sidang Tahunan MPR Tahun 2026. (Sumber: Dok. DPR)
Suasana Sidang Tahunan MPR Tahun 2026. (Sumber: Dok. DPR)

Denny menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, Undang-Undang MD3, serta Peraturan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014. UUD 1945 mengatur MPR harus bersidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Iklan

Dia menilai, perbedaan pengertian hari menjadi persoalan penting dalam menentukan tenggat. Denny menyebut UU MD3 dan Tatib MPR mendefinisikan hari sebagai hari kerja, sehingga Sabtu, Minggu, dan hari libur tidak masuk dalam penghitungan.

Di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang MD3 dan Pasal 1 angka 22 Tatib MPR, hari didefinisikan adalah hari kerja,”

ujarnya.

Dengan rencana sidang MPR pada 9 Desember 2026, Denny menghitung batas akhir pengusulan dua nama calon wapres seharusnya jatuh pada 19 November 2026. Karena itu, ia menilai tenggat 25 November merupakan penghitungan 14 hari kalender, bukan hari kerja.

Munculkan Gugatan ke PTUN

Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi Palu Hakim (Foto: freepik.com)

Denny memperingatkan kesalahan prosedur tersebut dapat memunculkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kalau digugat ke PTUN karena salah secara prosedur, maka presiden yang menanti terpilih dapat dibatalkan oleh peradilan tata usaha negara,”

ucapnya.

Dia pun menilai persoalan penghitungan waktu yang tampak sederhana itu dapat membawa konsekuensi ketatanegaraan serius apabila tidak diperhatikan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.