Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Bidik Empat Celah Hukum Korupsi yang Belum Terjerat!

KPK ungkap strategi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi sebelum UU Perampasan Aset disahkan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/sth/agr)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap strategi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan, mulai dari penyitaan pada tahap penyidikan hingga pelelangan setelah perkara berkekuatan hukum tetap.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan kerugian keuangan negara.

KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,”

kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 20 November 2026.

Budi menjelaskan, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi.

Iklan

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.

Selama ini, KPK telah melakukan penyitaan aset milik tersangka sejak proses penyidikan. Barang-barang tersebut kemudian digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan.

Sehingga teman-teman juga sering melihat adanya progresivitas penyidikan di KPK seringkali sudah melakukan banyak sekali penyitaan yang kemudian nanti menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan,”

ucap Budi.

Setelah perkara tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap atau inkrah, aset yang telah disita dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Aset tersebut selanjutnya dapat dilelang untuk mendukung pemulihan kerugian negara, termasuk memenuhi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.

Sehingga dari hasil lelang itulah untuk menutup atau untuk membayar uang pengganti daripada narapidana,”

jelasnya.

Bedah UU Perampasan Aset

Terkait UU Perampasan Aset yang baru disetujui DPR, KPK akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal untuk mengidentifikasi ketentuan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi lembaga antirasuah.

KPK tentu nanti akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,”

ungkap Budi.

Menurutnya, penguatan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan instrumen perampasan aset dan pemulihan kerugian negara.

KPK juga menyoroti perlunya penguatan aturan hukum terhadap sejumlah tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC).

Empat delik yang menjadi perhatian tersebut meliputi illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar, trading in influence atau perdagangan pengaruh, suap di sektor swasta, serta suap terhadap pejabat asing atau foreign bribery.

Budi menyebut empat delik tersebut belum dikriminalisasi secara khusus dalam sistem hukum Indonesia.

Menurutnya, pembahasan mengenai pengaturan delik-delik tersebut dapat menjadi salah satu agenda penguatan pemberantasan korupsi ke depan.

Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,”

tutup Budi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar