Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Walhi Ingatkan Ancaman Perampasan Ruang Pesisir Atas Nama Solusi Iklim

Keberhasilan aksi iklim di sektor kelautan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah karbon yang diserap atau besarnya investasi yang masuk.

Nelayan menjaring dan mencari udang rebon di kawasan pesisir Pantai Desa Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (11/7/2026). Para nelayan pencari udang rebon di kawasan itu mampu mengumpulkan delapan hingga 15 kilogram per hari yang kemudian dipasarkan baik secara langsung di pasar lokal maupun dipasok ke beberapa daerah seperti Kota Langsa, Aceh Utara, Nagan Raya dan Medan Sumatera Utara untuk bahan baku pembuatan terasi dengan harga jual Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogram tergantung kualitas. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)
Nelayan menjaring dan mencari udang rebon di kawasan pesisir Pantai Desa Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (11/7/2026). Para nelayan pencari udang rebon di kawasan itu mampu mengumpulkan delapan hingga 15 kilogram per hari yang kemudian dipasarkan baik secara langsung di pasar lokal maupun dipasok ke beberapa daerah seperti Kota Langsa, Aceh Utara, Nagan Raya dan Medan Sumatera Utara untuk bahan baku pembuatan terasi dengan harga jual Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogram tergantung kualitas. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperingatkan potensi perampasan ruang hidup masyarakat pesisir di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap laut dalam agenda perubahan iklim.

Walhi menilai program ekonomi biru (blue economy) dan karbon biru (blue carbon) dinilai berisiko membuka jalan bagi penguasaan wilayah pesisir oleh pemerintah, investor, dan korporasi.

Peringatan tersebut disampaikan Walhi di tengah berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 UNFCCC di Antalya, Turki, pada 18 November 2026. Organisasi lingkungan itu menilai penguatan agenda kelautan dalam kebijakan iklim global harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada ekosistem pesisir.

Iklan

Laut Penopang Kehidupan Masyarakat

Foto udara sejumlah perahu nelayan bersandar di dermaga kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (6/5/2026). Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah itu telah rampung 100 persen dan seluruh sarana dan prasarana utama telah siap dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas nelayan serta mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Foto udara sejumlah perahu nelayan bersandar di dermaga kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (6/5/2026). Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah itu telah rampung 100 persen dan seluruh sarana dan prasarana utama telah siap dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas nelayan serta mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir. (ANTARA FOTO/Andry Denisah/bar)

Pengkampanye Perlindungan Laut dan Pesisir Walhi, Mida Saragih, mengatakan perhatian dunia terhadap laut tidak boleh membuat masyarakat pesisir kehilangan kendali atas wilayah dan sumber daya yang menjadi penopang kehidupan mereka.

Krisis iklim semakin berkembang menjadi krisis solusi. Ketika laut menjadi pusat perhatian negosiasi iklim global, kita harus memastikan bahwa masyarakat pesisir tidak kehilangan kendali atas wilayah dan sumber daya yang menopang kehidupan mereka,”

kata Mida dalam keterangan yang diterima Owrite, Jumat, 20 November 2026.

Menurut Walhi, meningkatnya minat terhadap kawasan pesisir melalui proyek ekonomi biru dan karbon biru membawa risiko climate-driven coastal grabbing atau perampasan ruang pesisir yang didorong agenda iklim.

Praktik tersebut merujuk pada kondisi ketika wilayah pesisir semakin dikomodifikasi dan dikuasai aktor yang memiliki kekuatan finansial serta politik lebih besar. Sementara itu, masyarakat lokal berpotensi kehilangan akses terhadap wilayah tangkap, hutan mangrove, dan sumber daya laut lainnya.

Dampak Insiatif ke Masyarakat

Mida mempertanyakan dampak berbagai inisiatif tersebut terhadap masyarakat yang kehidupannya bergantung pada ekosistem pesisir.

Tanpa pengakuan hak dan perlindungan yang kuat, aksi iklim berisiko memperkuat ketimpangan yang ada serta mempercepat konsentrasi penguasaan wilayah pesisir,”

ujarnya.

Walhi juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian memadai dalam perundingan iklim formal. Di antaranya hak tenurial masyarakat pesisir, perlindungan nelayan skala kecil, tata kelola pendanaan kelautan, hingga konsentrasi penguasaan korporasi dalam sektor perikanan dan akuakultur.

Peserta COP31 Turki, November 2026.
Peserta COP31 Turki, November 2026. (cop31.tr)

Atas kondisi tersebut, Walhi mendesak para pihak dalam COP31 mengakui dan melindungi hak tenurial masyarakat pesisir serta nelayan skala kecil dalam setiap aksi iklim yang berkaitan dengan laut.

Walhi juga meminta adanya mekanisme perlindungan dari praktik perampasan ruang pesisir.

Kami mendesak para pihak dalam COP31 untuk mengakui dan melindungi hak tenurial masyarakat pesisir dan nelayan skala kecil dalam seluruh aksi iklim yang berkaitan dengan laut,”

tegasnya.

Selain perlindungan hak, Walhi meminta akses langsung terhadap pendanaan iklim bagi masyarakat pesisir, masyarakat adat, perempuan nelayan, dan komunitas perikanan skala kecil.

Menurut Walhi, keberhasilan aksi iklim di sektor kelautan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah karbon yang diserap atau besarnya investasi yang masuk. Perlindungan hak masyarakat atas wilayah dan sumber daya laut harus menjadi ukuran utama.

Iklan