Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Komdigi: Tarif Kurir Online Bakal Hitung Risiko, Berat Barang hingga Biaya Parkir

Komdigi menilai pengantaran barang dan makanan memiliki karakteristik berbeda dengan layanan transportasi penumpang.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berjalan usai memberikan keterangan pers soal perkembangan implementasi PP Tunas di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berjalan usai memberikan keterangan pers soal perkembangan implementasi PP Tunas di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Rabu (7/10/2026). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mempertimbangkan memasukkan biaya risiko, berat dan dimensi barang, hingga biaya tunggu dan parkir dalam penyusunan aturan tarif pengantaran barang dan makanan oleh kurir online.

Komponen tersebut dikaji agar penentuan tarif tidak hanya memperhitungkan jarak pengiriman, tetapi juga beban dan risiko yang harus ditanggung pengemudi selama menjalankan pekerjaan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemerintah telah menerima sejumlah masukan dari asosiasi pengemudi, termasuk Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI). Aspirasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.

Iklan

Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian,”

ujar Meutya dalam keterangannya dikutip Sabtu, 21 November 2026.

Formula Penghitungan Tarif Berbeda

Ilustrasi Gosend. (Sumber: Gojek)
Ilustrasi Gosend. (Sumber: Gojek)

Menurut Meutya, pengantaran barang dan makanan memiliki karakteristik berbeda dengan layanan transportasi penumpang. Karena itu, pemerintah menilai keduanya tidak bisa menggunakan formula penghitungan tarif yang sama.

Dalam pengantaran barang, terdapat sejumlah variabel tambahan yang perlu diperhitungkan. Mulai dari ukuran dan berat barang, nilai barang yang dibawa, hingga karakteristik khusus yang membutuhkan penanganan tertentu.

Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga,”

jelasnya.

Selain risiko barang, biaya tunggu dan parkir juga menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, proses pengantaran tidak selalu berjalan dalam kondisi ideal. Kurir bisa menghadapi waktu tunggu lebih lama atau kebutuhan penanganan khusus ketika mengirimkan barang tertentu.

Meutya mencontohkan pengiriman makanan yang memiliki batas ketahanan dan waktu pengiriman tertentu. Begitu pula pengantaran barang, termasuk makhluk hidup, yang membutuhkan perlakuan berbeda.

Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain,”

ungkap Meutya.

Penyusunan aturan tarif tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Perlu Penyelarasan Regulasi

Namun, Kemkomdigi tidak dapat menetapkan seluruh komponen pengaturan secara sepihak. Meutya mengatakan, penyusunan aturan biaya jasa pengantaran barang dan makanan berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga perlu diselaraskan dengan regulasi kementerian tersebut.

Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,”

katanya.

Sementara itu, masukan terkait dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha akan dikoordinasikan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Meutya menegaskan, Kemkomdigi dapat melakukan penegakan sesuai kewenangannya, sedangkan persoalan yang berada di luar lingkup kementerian akan diteruskan kepada lembaga terkait.

Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain,”

tegasnya.

Iklan