Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

UU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Kejagung, Riza Chalid dan Jurist Tan Dibidik

Kejagung menilai dengan disahkan UU Perampasan Aset dapat memperkuat penegakkan hukum, khususnya mengejar aset hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara maupun korban

Kapuspenkum Anang Supriatna.
Kapuspenkum Anang Supriatna. (Foto: Owrite/Rahmat Baihaqi).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dapat memperkuat penegakkan hukum, khususnya dalam hal mengejar aset hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara maupun korban.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna bilang, adanya UU Perampasan Aset menjadi instrumen penting sehingga penegakkan hukum tidak berfokus pada pemidanaan pelaku.

Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset. Ini baik buat negara ataupun korban,”

ucap Anang saat dihubungi, Sabtu, 21 November 2026.

UU Bisa Memitigasi Potensi Kerugian

Gedung Kejagung desain vox
Gedung Kejagung desain vox/Doc. Owrite/Acel

Anang menilai, aparat penegak hukum memiliki kewajiban melacak harta kekayaan pelaku bersumber tindak pidana. Termasuk para pelaku yang telah melarikan diri ke luar negeri.

Iklan

Sebab, dengan disahkannya UU Perampasan Aset bisa menjadi instrumen memitigasi potensi kerugian yang lebih besar.

Ini dapat memitigasi kerugian yang lebih besar. Tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi juga mengejar asetnya,”

ucap Anang.

Dia mencontohkan, para tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena terlibat dugaan tindak pidana korupsi di meja penyidik Kejagung. Mereka diantaranya Muhammad Riza Chalid (MCR), Jurist Tan, hingga AK yang terdeteksi berada di luar negeri

Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri, baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri seperti MRC, Jurist Tan, AK, dan lain-lain,”

beber Anang.

Incar DPO yang Kabur Keluar Negeri

Buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak, Muhammad Riza Chalid (MRC)
Buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak, Muhammad Riza Chalid (MRC) (Sumber Foto: akun X/@zhil_arf)

Diketahui Muhammad Riza Chalid yang merupakan saudagar minyak telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Dia juga ditetapkan tersangka perkara pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Petral/Pertamina.

Lalu Jurist Tan yang merupakan mantan Staf Khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dia masuk daftar DPO kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Sementara Arif Kurniawan alias AK terseret dalam dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara untuk periode 2013–2025 yang disidik Kejaksaan Agung (Kejagung), serta penertiban kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Kondisi tersebut dinilai pentingnya instrumen hukum memungkinkan negara tetap mengupayakan pemulihan aset walaupun proses menghadirkan pihak yang bersangkutan ke Indonesia menghadapi kendala.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.