Anggota DPR RI sekaligus penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, menyoroti sikap Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang hingga kini belum juga menggelar rapat Komite Eksekutif (Exco) untuk membahas kegagalan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Andre mengaku heran karena sudah lebih dari dua minggu sejak Timnas Indonesia tersingkir, namun belum ada evaluasi resmi yang dilakukan oleh federasi.
Saya benar-benar bingung. Sekarang sudah tanggal 28 Oktober, artinya sudah 17 hari sejak Indonesia gagal di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kenapa Pak Erick belum juga memimpin rapat Exco?” ujar Andre (28/10/2025).
Segera Gelar Rapat Evaluasi
Andre menilai, sebagai pimpinan federasi sepak bola, Erick Thohir seharusnya segera menginisiasi rapat bersama Exco untuk mengevaluasi kinerja tim nasional, baik di era Patrick Kluivert maupun sebelumnya saat masih dilatih Shin Tae-yong.
Kenapa evaluasinya terus ditunda-tunda? Padahal ini penting untuk mengetahui akar masalah kegagalan, bukan hanya saat Kluivert melatih, tapi sejak era STY di ronde pertama,” tegasnya.
Sindiran Tajam untuk Erick Thohir
Politikus asal Sumatera Barat itu juga menyindir aktivitas Erick yang disebutnya masih sempat menghadiri berbagai kegiatan, bahkan mengundang sejumlah pimpinan media, namun belum juga memimpin rapat Exco.
Saya dengar malah ada pertemuan dengan para wartawan dan pemimpin redaksi. Bahkan, katanya handphone para wartawan disita supaya tidak bocor informasinya,” kata Andre dengan nada satir.
Ia menambahkan, “Kalau konferensi pers bisa digelar, kenapa rapat Exco tidak bisa dilakukan? Padahal ini menyangkut masa depan sepak bola Indonesia.”
Seperti diketahui, Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, dan PSSI telah memutus kontrak dengan pelatih Patrick Kluivert beserta seluruh staf kepelatihannya.
Meski begitu, Andre menegaskan evaluasi tetap harus dilakukan menyeluruh agar PSSI bisa membuat keputusan yang objektif dan transparan ke depan.
Jangan sampai kegagalan ini hanya ditimpakan pada satu pihak. Semua harus dibedah, termasuk proses dan kebijakan federasi,” pungkasnya.
