Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, turut angkat bicara terkait permasalahan “passportgate” yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi yang kini bermain di Liga Belanda.
Seperti diketahui, empat pemain naturalisasi yang berkarier di Belanda saat ini tidak dapat membela klubnya akibat persoalan tersebut. Keempat pemain itu adalah Dean James, Nathan Tjoe-A-On, Justin Hubner, dan Tim Geypens.
Terkait hal ini, Hetifah menjelaskan bahwa inti persoalan terletak pada status kewarganegaraan. Dean James dan Nathan Tjoe-A-On telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Tak Menganut Kewarganegaraan Ganda
Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Dengan demikian, status kewarganegaraan Belanda mereka otomatis gugur.
Konsekuensinya, status mereka di kompetisi berubah dari pemain Uni Eropa menjadi pemain asing yang memerlukan izin kerja khusus serta mengikuti ketentuan gaji yang berbeda.
Namun, di sisi lain, klub mereka masih menganggap keduanya sebagai warga Belanda karena otoritas pajak di Belanda masih mengakui status tersebut.
Dalam dinamika ini, kami memandang bahwa persoalan kemungkinan besar terletak pada perbedaan pengakuan administratif antara KNVB dan otoritas pajak Belanda. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi segera dari pihak terkait mengenai status para pemain diaspora tersebut,”
ujar Hetifah kepada owrite.id.
Proses Naturalisasi Sudah Sesuai
Dari perspektif Komisi X DPR RI, Hetifah menekankan bahwa seluruh proses naturalisasi dan administrasi kewarganegaraan atlet harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, sekaligus tetap menghormati ketentuan internasional.
Kami meyakini bahwa PSSI bersama pemerintah telah menjalankan prosedur yang benar, mulai dari verifikasi dokumen hingga pendaftaran ke FIFA,”
ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut juga menambahkan bahwa pendekatan diplomasi olahraga harus menjadi prioritas.
Ia menilai PSSI dan pemerintah perlu aktif membangun komunikasi serta memberikan klarifikasi resmi kepada pihak Belanda guna menjaga hubungan baik dan mencegah kesalahpahaman yang berpotensi merugikan pemain maupun federasi.
PSSI juga diharapkan bertindak cepat, transparan, dan kooperatif dalam menyampaikan penjelasan kepada publik dan pemangku kepentingan internasional, sehingga kepercayaan terhadap tata kelola sepak bola Indonesia tetap terjaga,”
tambahnya.
