Muncul Wacana Kongres Luar Biasa, Komite Hukum FFI Beri Peringatan Tegas

Komite Hukum FFI mengingatkan, bahwa federasi merupakan organisasi independen yang memiliki aturan internal sebagai landasan dalam menjalankan seluruh aktivitas kelembagaan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam AD/ART yang telah disepakati dan disahkan oleh seluruh anggota melalui Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.

Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, menekankan pentingnya konsistensi seluruh anggota dalam menjalankan aturan yang telah disepakati bersama.

AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama,”

ujar Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, Rabu 11 November 2026 malam WIB

Mekanisme Penyelenggaraan KLB

Terkait prosedur pelaksanaan Kongres Luar Biasa, Komite Hukum FFI menjelaskan bahwa KLB merupakan bagian dari mekanisme internal organisasi.

Pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak, karena harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam AD/ART.

Berdasarkan ART Pasal 31 ayat (2) huruf c, terdapat dua jalur yang dapat menjadi dasar penyelenggaraan KLB. Pertama, KLB bisa diselenggarakan atas permintaan Ketua Umum dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.

Pilihan Editor · Hadi Febriansyah · 12 Mei 2026

FFI Resmi Berganti Nama Menjadi AFI, Futsal Indonesia Siap Naik Kelas

Kedua, pelaksanaan KLB juga dapat diusulkan melalui permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah seluruh anggota FFI yang mempunyai hak suara.

Dengan demikian, aspirasi untuk menggelar KLB harus memenuhi persyaratan administratif dan dukungan organisasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan federasi.

Memiliki Hak Mengusulkan KLB

Komite Hukum FFI juga menjelaskan, bahwa tidak seluruh anggota memiliki hak suara dalam proses pengajuan Kongres Luar Biasa.

Berdasarkan ketentuan AD/ART, pihak yang mempunyai hak suara adalah Asosiasi Futsal Provinsi serta Klub Futsal Profesional yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan organisasi.

Pengajuan KLB wajib disampaikan secara tertulis kepada FFI dengan dilengkapi tanda tangan pejabat yang memiliki kewenangan mewakili anggota bersangkutan.

Selain itu, dokumen permohonan harus mencantumkan agenda pembahasan yang sesuai dengan ruang lingkup kewenangan KLB. Setelah permohonan diterima, FFI akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam aturan organisasi telah terpenuhi.

Di tengah berkembangnya aspirasi mengenai KLB, Komite Hukum FFI menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati setiap pandangan dan keinginan yang disampaikan oleh anggota.

Namun, seluruh aspirasi tersebut diharapkan tetap disalurkan melalui prosedur resmi yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas organisasi sekaligus memastikan keberlangsungan pembinaan futsal nasional.

Deny Susanto juga mengajak seluruh elemen FFI untuk mengedepankan aturan organisasi dan tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan ketentuan AD/ART.

Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional,”

tambah Deny Susanto.

Melalui penegasan tersebut, FFI berharap seluruh anggota dapat menjaga komitmen terhadap aturan organisasi. Dengan demikian, setiap dinamika maupun perbedaan pandangan di internal federasi bisa diselesaikan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.