Kebijakan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas permintaan resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui surat tertanggal 13 November 2026.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat dari PSSI dan memproses permohonan tersebut sesuai kewenangan kementerian.
“Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal,”
ujar Andi di ruang kerjanya, Jakarta, Senin 16 November 2026 malam.
Blokir Akses SABH
Andi menegaskan bahwa kebijakan pemblokiran tersebut hanya menyasar sistem administrasi badan hukum FFI. Dengan demikian, kegiatan olahraga, pembinaan atlet, maupun penyelenggaraan kompetisi futsal tidak ikut dihentikan.
Pembatasan dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan informasi kepengurusan sebelum terdapat keputusan definitif yang diakui melalui mekanisme organisasi di bawah PSSI.
“Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi dibawah PSSI,”
jelasnya
Kemenkum berharap langkah tersebut dapat menjaga ketertiban administrasi selama proses penyelesaian konflik berlangsung. Dengan begitu, pencatatan badan hukum FFI tetap memiliki dasar yang jelas.
Setelah KLB
Pemblokiran SABH dipastikan bukan kebijakan permanen. Kemenkum akan kembali memproses administrasi badan hukum FFI setelah penyelesaian konflik internal menghasilkan kepengurusan definitif.
Salah satu tahapan yang dinantikan adalah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB). Setelah kongres digelar, PSSI perlu menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Kemenkum mengenai hasil penetapan kepengurusan organisasi tersebut.
“Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,”
katanya.
Dengan mekanisme tersebut, perubahan data kepengurusan baru dapat diproses setelah terdapat kejelasan mengenai hasil penyelesaian konflik di internal organisasi.
Konflik Internal FFI
Di tengah polemik yang berlangsung, Andi menekankan bahwa Kemenkum tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang berhak memimpin FFI. Penyelesaian persoalan kepengurusan sepenuhnya menjadi ranah PSSI sesuai aturan organisasi yang berlaku.
Menurutnya, posisi FFI sebagai bagian dari struktur organisasi PSSI membuat setiap perubahan kepengurusan harus mengikuti mekanisme dan ketentuan federasi sepak bola nasional tersebut.
“Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku.
Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kemenkum berharap penyelesaian konflik tidak berlangsung berlarut-larut. Stabilitas organisasi dinilai penting agar perhatian seluruh pihak dapat kembali diarahkan pada pengembangan olahraga futsal nasional.
“Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia,”
pungkas Andi.
Statuta PSSI
Futsal merupakan cabang olahraga yang berada dalam naungan dan regulasi FIFA. Di Indonesia, FFI berstatus sebagai asosiasi anggota PSSI, yang merupakan federasi sepak bola nasional dan berafiliasi dengan FIFA.
Karena kedudukannya tersebut, proses pengelolaan organisasi hingga perubahan kepengurusan FFI harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Statuta PSSI.
Dalam surat permohonannya kepada Kemenkum, PSSI juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI.
Penunjukan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa sebagai jalan penyelesaian persoalan kepengurusan.
Pelaksanaan KLB nantinya menjadi tahapan penting untuk menentukan kepengurusan definitif FFI. Setelah hasilnya disampaikan secara resmi kepada Kemenkum, proses administrasi badan hukum organisasi dapat kembali ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.