Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Olahraga

Kisruh FFI Makin Panas, Michael Sianipar Resmi Adukan Erick Thohir dan Yunus Nusi

Konflik kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) memasuki babak baru

Kongres Biasa FFI pada Maret 2026
Kongres Biasa FFI pada Maret 2026 (Foto: Dok. FFI)

Konflik kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) memasuki babak baru. Kali ini, pihak FFI secara resmi mengajukan laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI.

Pengaduan tersebut ditandatangani Michael Victor Sianipar selaku Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pada 3 Oktober 2024.

Laporan itu meminta Komite Etik melakukan pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Iklan

FFI mempersoalkan keputusan yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan hasil kongres sebelumnya.

Menurut pihak FFI, proses penerbitan keputusan tersebut perlu diuji berdasarkan Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA.

FFI menegaskan bahwa langkah pelaporan ini bukan ditujukan untuk menyerang individu tertentu ataupun menolak pelaksanaan KLB.

Organisasi tersebut menyatakan tetap terbuka terhadap mekanisme demokrasi selama seluruh tahapan dijalankan sesuai aturan dan persyaratan yang berlaku.

Persoalkan Kewenangan PSSI

Dalam keterangan resminya pada Selasa, FFI menguraikan empat persoalan utama yang menjadi dasar pengaduan kepada Komite Etik PSSI.

Persoalan pertama berkaitan dengan dugaan tidak adanya landasan kewenangan dalam statuta untuk mencabut mandat Ketua Umum FFI yang masih berjalan.

FFI menilai SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tidak mencantumkan pasal dalam Statuta PSSI yang secara khusus memberikan kewenangan kepada pimpinan federasi untuk memberhentikan Ketua Umum asosiasi anggota.

Pihak FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI. Ketentuan tersebut, menurut penafsiran FFI, menempatkan proses pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota pada mekanisme kongres asosiasi masing-masing.

Atas dasar itu, FFI berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan organisasi seharusnya dilakukan melalui Kongres Asosiasi Anggota, bukan keputusan sepihak.

Dugaan pelanggaran kedua menyangkut tidak adanya kesempatan bagi pengurus FFI untuk memberikan klarifikasi maupun membela diri sebelum keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan.

FFI menyebut tidak pernah menerima pemanggilan atau permintaan penjelasan yang mendahului penerbitan keputusan tersebut.

Padahal, organisasi itu merujuk Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI sebagai ketentuan mengenai hak untuk memberikan pembelaan.

Selain itu, FFI juga menyoroti ketentuan mengenai teguran tertulis. Mereka merujuk Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI yang, menurut pihak FFI, mengatur persyaratan minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial.

FFI turut mempersoalkan tidak dijalankannya mekanisme penyelesaian sengketa internal. Sekretariat Jenderal PSSI dinilai tidak memfasilitasi penyelesaian melalui tim ad hoc dalam jangka waktu 30 hari kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.

Dugaan Konflik Kepentingan

Poin ketiga dalam laporan tersebut berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan di lingkungan Komite Eksekutif (Exco) PSSI.

FFI meminta investigasi terhadap informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota Exco PSSI yang juga merangkap sebagai Plt. Ketua PSSI Provinsi.

Oknum tersebut diduga menggalang atau memberikan tekanan kepada Asosiasi Futsal Provinsi agar mengajukan permohonan KLB FFI.

FFI juga mempersoalkan dugaan keterlibatan pihak yang sama dalam pengambilan keputusan pada Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 tanpa adanya deklarasi konflik kepentingan.

Dalam pengaduannya, FFI merujuk Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI sebagai dasar untuk menguji persoalan tersebut.

Dugaan pelanggaran keempat berkaitan dengan independensi asosiasi anggota PSSI. FFI menilai penunjukan Plt. Ketua FFI yang sekaligus diberi tugas menyelenggarakan KLB Pemilihan berpotensi mengambil alih kewenangan internal organisasi.

Menurut FFI, tindakan tersebut dapat memengaruhi prinsip netralitas dan kebebasan asosiasi anggota dari campur tangan pihak ketiga.

Pihak FFI merujuk Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI dalam mempersoalkan kebijakan tersebut. Michael menegaskan bahwa organisasinya tidak menolak pelaksanaan KLB selama prosesnya mengikuti aturan yang berlaku.

FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta,”

tegas Michael.

Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama.

Berdampak pada Asosiasi Lain

Michael menilai persoalan yang sedang dihadapi FFI tidak hanya menyangkut kepentingan organisasinya. Ia khawatir polemik tersebut dapat menjadi preseden bagi asosiasi anggota PSSI lainnya apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme pengawasan yang jelas.

Menurutnya, sejumlah asosiasi anggota PSSI juga telah menghubunginya untuk membahas perkembangan konflik kepengurusan FFI. Kondisi tersebut membuat Michael merasa perlu membawa persoalan ini ke Komite Etik.

Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup sepak bola Indonesia juga,”

ujarnya.

Menurutnya, tentu berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai asosiasi.

Lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar sepak bola Indonesia,”

tambah Michael.

Ia berharap laporan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal PSSI, terutama dalam memastikan setiap keputusan organisasi berjalan sesuai statuta.

Bentuk Tim Investigasi

Dalam pengaduannya, FFI juga meminta Komite Etik PSSI membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa seluruh persoalan yang dipermasalahkan.

Permintaan tersebut didasarkan pada Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI. Sementara itu, FFI merujuk Pasal 75 ayat (9) yang menyatakan bahwa Komite Etik merupakan badan yudisial independen dan keputusannya tidak dapat diintervensi organ PSSI lainnya.

Ada sejumlah hal yang diminta untuk diperiksa secara objektif dan transparan, yaitu:

  • Dokumen hasil Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026.
  • Keabsahan dan proses verifikasi 48 surat permohonan KLB FFI.
  • Keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penerbitan keputusan dan polemik kepengurusan.

Selain disampaikan kepada Komite Etik PSSI, laporan tersebut juga ditembuskan secara resmi kepada FIFA dan AFC sebagai bagian dari upaya FFI membawa persoalan tata kelola organisasi ke perhatian badan sepak bola internasional.

Iklan