Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Olahraga

Michael Sianipar Buka Suara soal Pemblokiran SABH FFI, Singgung Keputusan Kemenkum

Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, memberikan tanggapan terkait keputusan Kementerian Hukum (Kemenkum) yang memblokir sementara akses Sistem Adminis

Michael Sianipar Buka Suara soal Pemblokiran SABH FFI, Singgung Keputusan Kemenkum
Anggota FFI saat hadir Kongres Biasa FFI (Foto: dok. FFI)

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028, Federasi Futsal Indonesia, memberikan tanggapan terkait keputusan Kementerian Hukum (Kemenkum) yang memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI.

Michael menilai penjelasan Kemenkum mengenai pemblokiran tersebut justru menunjukkan bahwa perubahan kepengurusan organisasi tidak bisa dilakukan secara sepihak.

Menurutnya, hasil Kongres Luar Biasa (KLB) FFI 2024 tetap menjadi dasar kepengurusan yang sah selama belum ada perubahan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Iklan

Pandangan tersebut disampaikan Michael setelah mencermati keterangan Kemenkum mengenai permohonan pergantian Ketua Umum FFI yang diajukan oleh pimpinan PSSI.

“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB,”

kata Michael dalam keterangannya, Selasa 17 Noovember 2026.

Ia juga menyebutkan, ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB yang tidak bisa dianulir begitu saja, tambahnya.

Mekanisme Pergantian Ketum

Michael berpendapat bahwa apabila pergantian Ketua Umum FFI dapat dilakukan hanya melalui keputusan administratif, Kemenkum seharusnya langsung memproses perubahan berdasarkan surat yang diajukan PSSI.

Namun, penegasan Kemenkum mengenai perlunya KLB dinilai Michael sebagai bukti bahwa terdapat prosedur organisasi yang wajib dipatuhi seluruh pihak.

Ia juga menekankan bahwa pergantian pimpinan federasi harus mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI, bukan sekadar melalui penerbitan surat keputusan.

“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,”

ucap Michael.

Pemblokiran Akses SABH

Selain menyoroti mekanisme pergantian kepengurusan, Michael juga membahas dasar hukum yang memungkinkan akses administrasi sebuah perkumpulan diblokir.

Ia merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8. Dalam ketentuan tersebut, menurut penjelasannya, pemblokiran akses dapat dilakukan apabila terdapat bukti pendaftaran gugatan atau sengketa, maupun permintaan dari instansi pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

Michael menilai dasar pemblokiran tersebut perlu dijelaskan secara administratif oleh pihak Kemenkum. Ia ingin mengetahui apakah kebijakan itu dilakukan berdasarkan adanya gugatan sengketa atau permintaan resmi dari instansi pemerintah.

“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi,”

kata Michael.

Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa.

Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai Pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. JIka diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,”

sambungnya.

Laporkan Pimpinan PSSI

Di tengah polemik kepengurusan yang belum terselesaikan, pihak FFI menyatakan telah mengirimkan laporan kepada Komite Etik PSSI.

Komite Etik merupakan salah satu badan yudisial yang keberadaannya diatur dalam Statuta PSSI. Melalui laporan tersebut, FFI mempersoalkan penerbitan surat keputusan yang menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) di tubuh federasi futsal.

Menurut pihak FFI, keputusan tersebut diterbitkan secara sepihak dan tidak memiliki dasar yang sesuai dengan ketentuan Statuta PSSI.

Langkah pelaporan itu menjadi bagian dari upaya Michael dan jajaran pengurusnya untuk menempuh mekanisme penyelesaian internal sebelum mempertimbangkan jalur penyelesaian sengketa lainnya.

Michael menegaskan bahwa perubahan Ketua Umum FFI harus dilakukan melalui KLB yang diselenggarakan berdasarkan prosedur sah sesuai AD/ART organisasi.

Ia bersama jajaran pengurus juga masih menunggu tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada Komite Etik PSSI.

Jika persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang diharapkan, pihaknya membuka kemungkinan membawa sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa olahraga lainnya.

“Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, paralel kami juga menunggu tindaklanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini,”

tutup Michael.

Pernyataan Michael menunjukkan bahwa polemik kepengurusan FFI masih berlanjut melalui jalur administratif dan mekanisme internal organisasi. Penyelesaian melalui KLB serta tindak lanjut Komite Etik PSSI menjadi dua hal yang dinantikan dalam perkembangan konflik tersebut.

Iklan