Dilaporkan ke Komite Etik, Yunus Nusi Bongkar Sejumlah Persoalan Michael Sianipar
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, akhirnya memberikan tanggapan terkait laporan Michael Victor Sianipar terhadap dirinya dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ke Komite Etik.
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, akhirnya memberikan tanggapan terkait laporan Michael Victor Sianipar terhadap dirinya dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ke Komite Etik.
Yunus menilai persoalan yang terjadi di antara PSSI dan Federasi Futsal Indonesia (FFI) memiliki sejumlah sisi yang justru bisa menjadi alasan bagi dirinya untuk mengajukan laporan. Namun, ia mengaku memilih tidak menempuh jalur tersebut karena khawatir konflik semakin meluas.
Sebelumnya, Michael melaporkan Yunus Nusi dan Erick Thohir karena mempersoalkan keputusan pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Umum FFI. Ia juga menilai penunjukan Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas ketua umum tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART federasi.
Iklan
Masalah di Internal FFI
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi (Foto: OWRITE/Hadi Febriansyah)
Menanggapi laporan tersebut, Yunus menyebut terdapat sejumlah persoalan dalam internal FFI yang menurutnya patut dipertanyakan. Ia menyinggung pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil kongres futsal pada Mei lalu yang disebut belum memperoleh persetujuan dari PSSI pusat.
Selain itu, Yunus juga menyoroti pemberhentian sekretaris jenderal yang menurutnya tidak melalui mekanisme persetujuan sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI.
Harusnya saya yang segera melaporkan ketua umum ini kepada Komite Etik karena beberapa hal: satu, merealisasikan anggaran dasar/anggaran rumah tangga hasil kongres bulan Mei futsal yang lalu, belum ada persetujuan dari PSSI Pusat,”
kata Yunus Nusi ekpada awak media Kamis, 19 November 2026.
Ia mengatakan memilih tidak membawa persoalan tersebut ke Komite Etik karena tidak ingin memperbesar konflik antara kedua organisasi.
Termasuk memecat sekretaris jenderal tanpa ada persetujuan sesuai dengan Statuta PSSI. Tapi itu tidak kita lakukan. Saya tidak melakukannya karena ini tidak akan baik, akan menjadi kisruh yang tidak akan berujung, maka saya diamkan,”
tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yunus turut menjelaskan mekanisme penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di lingkungan FFI. Menurutnya, KLB dapat diselenggarakan apabila memenuhi persyaratan dukungan dari anggota federasi. Ia menyebut pengajuan kongres harus melibatkan setidaknya setengah dari jumlah pemilik suara atau voters anggota FFI.
Yunus juga menyinggung kondisi kepengurusan FFI selama dua tahun terakhir. Ia mempersoalkan aktivitas Michael Sianipar yang disebut tidak berada dalam kepengurusan karena sedang menjalani pendidikan di Amerika Serikat.
Tidak Ingin Konflik Berkepanjangan
Yunus kembali mempertanyakan sejumlah hal terkait dinamika organisasi FFI. Ia mengaitkan permintaan KLB oleh mayoritas anggota, persoalan pemberhentian sekretaris jenderal, hingga aktivitas kepengurusan selama Michael berada di luar negeri.
Meski menyampaikan berbagai keberatan tersebut, Yunus menegaskan bahwa dirinya tidak ingin membawa persoalan ini semakin jauh melalui laporan balasan ke Komite Etik.
Apakah salah ketika dua pertiga lebih anggota Federasi Futsal Indonesia meminta KLB, ada pemecatan sekretaris jenderal yang tidak memenuhi statuta, federasi sepak bola [futsal] selama 2 tahun ditinggal untuk melaksanakan pendidikan di luar negeri, dan apakah saya harus melaporkan ketua umum federasi futsal ke Komite Etik? Tentu kita juga tidak mau sebenarnya berurusan dengan hal seperti itu karena ini hanya memperpanjang,”
tukas Yunus Nusi.
Pernyataan Yunus tersebut menambah panjang polemik antara PSSI dan FFI. Persoalan laporan ke Komite Etik, mekanisme KLB, serta pergantian kepemimpinan federasi kini menjadi sejumlah isu yang perlu mendapat kejelasan melalui mekanisme organisasi dan aturan yang berlaku.